Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur ataupun bupati/walikota mengalokasikan anggaran khusus untuk menggelar operasi pasar (OP) mulai tahun depan. OP diharapkan bisa menekan laju inflasi di setiap daerah.
Ini disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (27/5/2015).
"‎Daerah ke depan memang harus menganggarkan dana untuk operasi pasar, ini penting sekali. Jawa Timur saya lihat anggarkan itu tapi tidak diberikan ke barangnya tapi subsidi ke angkutan, ini juga bisa," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi mengingatkan, angka inflasi Indonesia saat ini paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang berada di bawah 5 persen. Indonesia pada 2014 saja, mencatat angka inflasi di kisaran 8 persen.
Pengaruh inflasi paling tinggi di negara ini, terutama disumbang dari komoditas pangan seperti beras. Jokowi menyebut, kontribusi beras pada angka inflasi mencapai 4,02 persen. Penyumbang inflasi tertinggi lainnya yakni cabai merah, bawang merah, daging ayam dan daging sapi.
‎"Sehingga kalau ada anggaran operasi pasar, kalau harga cabai mahal, langsung dipasok cabai, beras mahal langsung pasok, karena sekarang ini yang melakukan operasi pasar baru Bulog, tapi kabupaten/kota bersama-sama lakukan itu, inflasi bisa kita tekan serendah-rendahnya," papar Jokowi.
Ada beberapa kota yang menjadi catatan Jokowi yang memiliki angka inflasi tinggi. Sebutlah Merauke yang mencatat angka inflasi masih 12 persen.
Advertisement
Sebab itu, anggaran operasi pasar dinilai harus benar-benar dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki inflasi tinggi. Sehingga Jokowi berharap laju inflasi pada akhir 2015 bisa hanya pada level 3-5 persen. (Yas/Nrm)