Begini Cara Agar Bulog Optimal Jaga Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta tak lagi menganggap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti selama ini. Sebagai Perum, Bulog diimbau agar tidak berorientasi keuntungan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengungkapkan, harusnya peran penting Bulog adalah menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan terutama beras, bukan sebagai penghasil keuntungan bagi negara seperti BUMN-BUMN lain.

"Bulog jangan dijadikan pusat keuntungan. Dia harus jadi penyangga pangan nasional. Sekarang Bulog disamakan dengan BUMN lain, ini gila," ujar Qodari di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Qodari mengatakan, selama ini Bulog disamakan dengan BUMN lain yang harus menghasilkan keuntungan. Dampaknya, ruang gerak Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan nasional, khususnya beras menjadi terbatas. "Bulog sekarang tidak berdaya. Bulog mau beli beras tidak bisa karena uang tidak ada," lanjutnya.

Qodari mengatakan seharusnya Bulog diberikan kewenangan yang lebih luas supaya memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bermasalah soal pasokan dan harga beras.

"Bulog harus diberi uang yang cukup, supaya dia bisa beli. Ini perlu perhatian karena juga soal kelembagaan," kata Qodari.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan merombak fungsi Perum Bulog agar lebih memiliki kedaulatan luas terkait pengendalian harga beberapa komoditas di Indonesia.

Perombakan yang dimaksud jika sebelumnya Bulog hanya bertugas mengendalikan pasokan dan harga beras, nantinya Perum ini juga berkewajiban mengendalikan komoditas lain seperti cabai, bawang merah dan lain sebagainya.

"Kita juga ingin merombak fungsi Bulog sebagai penyangga tidak hanya beras, tapi komoditas lain, tapi ini masih dalam proses, revisi, regulasi dan juga kelembagaan," kata Jokowi.

Perombakan fungsi Bulog lantaran pemerintah mengaku saat ini sangat sulit mengendalikan harga komoditas dengan kenaikan selalu terjadi setiap tahun. (Dny/Ahm)