Rudiantara Malu Kemenkominfo Dapat Rapor Merah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa ada 7 Kementerian dan Lembaga yang mendapat label‎ Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan 2014. Salah satu dari 7 Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku malu. Dirinya berjanji untuk mendapat label yang lebih baik di 2015 dan seterusnya. "‎Insya Allah (Tahun 2015 tidak TMP), masa disclaimer, bikin malu saja," kata Rudi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015).

Dijelaskan Rudi, persoalan BPK memberikan status TMP tersebut dikarenakan ada satu poin dalam laporan keuangan Kemenkominfo yang belum tersampaikan dengan jelas ke BPK.

Poin yang dimaksudkan adalah adanya pencatatan utang oleh Kemenkominfo dalam laporan keuangannya sebesar Rp 1,12 triliun. "Jadi itu yang dalam hal ini tanda kutip diragukan oleh BPK," tegas Rudi.

Untuk memperbaiki laporan keuangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan MoU dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Jadi BPKP akan membantu Kemenkominfo dalam konteks akutansinya," ujarnya.

Seperti diketahui, ‎Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil laporan BPK Jokowi memberikan rapor merah 7 Kementerian dan Lembaga yang oleh BPK memiliki predikat laporan keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer, biar tahu semuanya‎," kata Jokowi.

Disebutkannya dihadapan semua Kepala Lembaga dan para menteri, 7 kementerian dan lembaga tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia.

Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada kementerian dan lembaga yang telah disebutkan tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan. ‎"Saya tadi hanya membacakan hasil, bukan memberi opini, yang beri opini itu BPK, hasil pemeriksanaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki," jelas Jokowi.‎ (Yas/Gdn)