JK Buka Rakornas Badan Kepegawaian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian bertemakan Refomasi Birokrasi Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional dan Berdaya Saing Global.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir membuka Rakornas ini mengingatkan pentingnya keberadaan pegawa negeri sipil (PNS) dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah.

"Negera ini sebenarnya secara langsung digerakkan oleh PNS yang dikelola secara administratif. Apapun itu baik berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati pada akhirnya tergantung peran PNS," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Menurut Jusuf Kalla, selain melaksanakan tugas administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, peran PNS juga memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu PNS ini harus mempunyai sifat dan standar nasional.

"Apabila tujuannya memperkokoh kekuatan nasional, maka mempunyai satu tujuan, prinsip dan standar yang harus ditegakkan," lanjut dia.

Jusuf Kalla juga menjelaskan, saat ini jumlah PNS Indonesia sekitar 4,375 juta pegawai. Dari jumlah tersebut 50 persen merupakan guru.

"Ini berarati yang di kantor pemerintahan ada 2 juta orang. Mereka yang terpilih pakai sistem, yang diangkat adalah terpilih dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menjelaskan, fokus reformasi birokrasi pada periode 2015 – 2019 adalah pada perubahan mental birokrasi. Perubahan yang dilakukan yaitu dari dilayani menjadi mau melayani, feodal menjadi merakyat dan distrust menjadi trust.

Yuddy melanjutkan, dengan perubahan tersebut akan tumbuh dan berkembang perilaku birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan ikhlas serta gigih dan kooperatif. “Hanya dengan budaya birokrasi yang seperti itu kita akan mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," kata Yuddy.

Presiden Joko Widodo mengajukan konsep revolusi mental. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan wewujudkannya yaitu membangun karakter bangsa.

"Kita juga perlu mengkampanyekan revolusi mental secara masif, serta memberikan teladan dari pimpinan tertinggi ke jajaran terendah karena Indonesia sangat mengidolakan contoh-contoh yang baik untuk menjadi panutan dalam berperilaku,” kata Yuddy. (Dny/Gdn)