Menko Sofyan Bantah RI Krisis Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membantah Indonesia masuk dalam fase krisis mata uang meski nilai tukar rupiah terus melemah hingga ke level 13.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan nilai tukar rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, diantaranya isu kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) serta perlambatan ekonomi dunia.

"Tidak lah (krisis mata uang)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Dia menjelaskan, rata-rata inflasi Indonesia selama satu dekade mencapai 7 persen atau jauh lebih tinggi dibanding realisasi rata-rata inflasi AS sepanjang periode yang sama. Dengan kondisi demikian, sambungnya, yang terjadi mata uang rupiah justru tidak mengalami penyesuaian selama 10 tahun.

Seharusnya, kata Sofyan, dengan inflasi AS rata-rata 2 persen dan Indonesia rata-rata 7 persen, maka mata uang rupiah mestinya mengalami penyesuaian 5 persen per tahun.

"Tapi mata uang rupiah justru menguat. Kenapa? Karena kita ekspor komoditas yang harganya selangit, banjir dolar AS ke Indonesia, dan waktu rupiah menguat 9.000 per dolar AS, kita tepuk tangan. Padahal itu cuma semu," terangnya.

Saat ini, Sofyan melanjutkan, rupiah terkoreksi. Paling penting, pelemahan ini harus mencerminkan nilai fundamental ekonomi Indonesia. "Koreksi rupiah itu yang kami inginkan, tapi terlalu cepat. Pelemahan harus terjadi secara gradual. Kami tidak mau rupiah terlalu melemah dan tidak terlalu menguat karena tidak bagus buat ekonomi kita," tegas Sofyan.

Oleh sebab itu, tambah dia, pemerintah tengah memperbaiki hambatan di internal, karena faktor nilai tukar rupiah disebabkan karena kondisi global yang di luar kontrol Indonesia.

"Bagaimana kita mempercepat infrastruktur, memperbaiki regulasi, melakukan terobosan guna meningkatkan ekspor, memudahkan investasi. Faktor eksternal lagi tidak bersahabat dengan kita, maka internal yang harus di push," pungkasnya. (Fik/Gdn)