Dua Wamen Era SBY Kelola Dana Perkebunan CPO

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya resmi membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjalankan program pungutan pengembangan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) supporting fund (CSF). Badan ini bernama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pembentukan badan pengelola ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan BBN jenis bio diesel dari bahan baku hasil industri kelapa sawit.

"Badan pengelola berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan, jadi tidak melakukan hal-hal teknis. Fungsi teknis akan dilaksanakan pihak lain yang profesional," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Dia menjelaskan, badan tersebut akan memfasilitasi program peremajaan hasil industri perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan kelapa sawit, promosi kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit.

"Ini akan berfungsi sebagai aset management company, seperti reksa dana. Sehingga bank akan keluarkan sesuai petunjuk direksi (badan pengelola)," kata dia.

Badan pengelola ini terdiri atas Menko Perekonomian sebagai Ketua Dewan Pengarah, Menteri Keuangan sebagai Pengawas BLU, dengan anggota antara lain Dewan Pengarah terdiri dari Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan perwakilan pelaku usaha.

Sedangkan dua mantan Wakil Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Mantan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain jabatan direktur utama, badan ini juga akan diisi oleh empat orang direksi lain, salah satunya untuk menjabat sebagai direktur keuangan.

"Penunjukan direksi lainnya diusahakan terlaksana selambat-lambatnya tujuh hari dari hari ini dan BLU diharapkan sudah mulai beroperasi per 1 Juli 2015," kata Sofyan. (Dny/Ahm)