Menteri Keuangan Sosialisasikan Dana Desa ke Bengkalis

Liputan6.com, Bengkalis - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan sosialisasi langsung dana desa kepada 136 kepala desa di Kabupaten Bengkalis, Riau. Bambang mengatakan, sosialisasi harus aktif dilakukan oleh pemerintah pusat agar penyerapan dana desa bisa dilakukan tepat sasaran dan efisien.

Menurut Bambang, kepala desa merupakan ujung tombak dari penyerapan dana desa. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan langsung melakukan sosialisasi kepada para kepala desa agar dana yang disalurkan sesuai dengan keperluan.

"Dana desa harus digunakan dengan baik, di tempatkan dengan benar. Kepala desa harus bisa menjadi pengelola keuangan yang baik. Jadi para kepala desa harus meningkatkan kapasitas mengenai pengelolaan keuangan," jelas Bambangsaat melakukan sosialisasi dana desa di Wisma Daerah Sri Mahkota, Bengkalis, Riau, Selasa (16/6/2015).

Bambang menambahkan, sosialisasi juga dilakukan untuk memastikan pemerintah kabupaten telah mentransfer dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah pusat dengan nilai yang sesuai. Selain itu, para kepala desa juga harus mengetahui bahwa ada aturan yang menyebutkan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disisihkan 10 persen untuk desa dan dana pajak dan retribusi daerah 10 persen.

"Kami harus memastikan bahwa dana desa sudah ditranfer. Kedua, apakah pemerintah kota yang bersangkutan sudah menyisihkan dana-dana APBD dan pajak," tuturnya.

Agar dana desa tersebut bisa digunakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang, pemerintah telah menyediakan pelatihan dan pendamping yang berasal dari masing-masing instansi yang bersangutan yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. "Pelatihan secara teknis  akan memberikan dana pendamping akan mengevaluasi pendanaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan penyaluran dana desa sampai dengan 20 Mei 2015 telah mencapai Rp 3,8 triliun yang dibagikan ke 186 Kabupaten dan Kota. Namun, masih ada 229 daerah yang belum menetapkan dana desa.

Bambang mengungkapkan, angka realisasi itu mencapai 18 persen dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp 20,7 triliun atau 45 persen dari kewajiban penyaluran tahap I sampai 20 Mei ini.

"Penyaluran dana desa tahap I bagi 186 kabupaten dan kota yang telah memenuhi syarat sebesar Rp 3,4 triliun (16,2 persen dari pagu APBN-P 2015 atau 40 persen dari kewajiban penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp 8,3 triliun)," ujar dia.

Dalam hal ini, syarat penyaluran dana desa adalah penyampaian Peraturan Bupati atau Walikota (Perbub/Perwali) mengenai penetapan dana desa per desa. Jumlah tersebut belum termasuk realisasi penyaluran dana desa yang didistribusikan pada 19 Mei 2015 kepada 19 Kabupaten/Kota sebesar Rp 376 miliar. (Pew/Gdn)