Dana Desa Bisa Atasi Lonjakan Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Ancaman krisis pangan dan penurunan daya beli masyarakat desa ini mendapat perhatian penuh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Ia berharap pencairan dana desa dapat menjadi stimulus mujarab untuk mengatasi ancaman krisis pangan maupun penurunan daya beli masyarakat di desa-desa.

“Daerah rawan pangan ini masuk dalam program mengembangkan daerah tertentu yang menjadi prioritas kerja kami. Makanya kami terus mendorong agar dana desa yang sudah turun ke kabupaten dapat segera diserap ke desa-desa dan dapat dikelola oleh desa," ujar Marwan, di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Ia melanjutkan, Kementerian Desa memiliki program mengembangkan daerah tertentu yang secara khusus membidangi daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan paska konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar.

Dengan adanya perhatian pemerintah serta pencairan dana desa, Marwan berharap jangan sampai ada warga masyarakat desa yang mengalami kesulitan pangan.

"Kalau daya beli masyarakat turun karena harga-harga naik, maka saya berharap dana desa bisa menjadi stimulus untuk mengatasi itu. Sekali lagi kita berharap dana desa bisa cepat sampai ke rekening desa," tegasnya.

Indonesia sejauh ini memang masih dikategorikan sebagai negara yang rawan pangan. Belum lama ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis data bahwa 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Selain itu, 28 persen anak-anak menderita kekurangan berat badan dan 42 persen mengalami stunting atau bertubuh pendek sebagai dampak dari kurangnya gizi.

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, Joubert Maramis mengingatkan, Indonesia masih menghadapi ancaman krisis pangan karena masih banyak daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan.

"Masalah swasembada pangan sudah menjadi isu nasional, dan banyak daerah khususnya di Indonesia Timur berpotensi mengalami rawan pangan," kata Joubert. (Tanti Yulianingsih/Gdn)