Pengusaha Senang Jokowi Ungkap Ketidakberesan di Pelindo II

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan dunia usaha mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkap ketidakberesan  di PT Pelindo II,  yang mengakibatkan terjadinya kelambanan dan tidak ketidakefisienan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan  Tanjung Priok, Jakarta.

Jokowi sebelumnya menyebutkan, akibat pelayanan PT Pelindo II yang tidak efisien dan lamban, negara dirugikan hingga Rp 780 triliun.

“Seharusnya, Presiden Jokowi marah-marahnya dari dulu, bukan sekarang. Direktur Pelindo II itu seharusnya sudah dicopot, tidak usah dipertahankan. Akar permasalahannya ada di situ. Dwelling time bukan persoalan baru, sudah tiga menko perekonomian dan tiga menteri perdagangan yang diganti, tapi tidak pernah selesai karena eksekutornya pejabat-pejabat itu juga,” kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Dia mengaku, pengusaha tidak dapat berbuat banyak menghadapi rumitnya birokrasi di Pelindo II,  yang berujung pada lamanya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Akar permasalahan yang ada belum terselesaikan sehingga menjadi berlarut-larut.  Pelindo II tidak beres mengurus pelabuhan karena hanya mengejar keuntungan. Padahal pelabuhan adalah institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Presiden Jokowi harus mengusut kenapa persoalannya berlarut-larut. Dwelling time lama, kontainer kami terkena tarif progresif karena harus menginap. Ini sangat tidak adil,” tutur dia.

Menurut  Zaldy, lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok karena mekanisme yang diterapkan Pelindo II, yang kini berada di bawah kepemimpinan Richard Joost Lino sangat berbelit-belit. 

Dia menilai, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat dualisme pengelolaan, yaitu Indonesia Port Corporation (IPC) dan PT Pelindo II.

“Pejabatnya hanya  itu-itu saja dari dulu. Persoalannya pun sama, dari dulu sampai sekarang. Saya pikir  Presiden Jokowi perlu melakukan penyegaran di tubuh PT Pelindo II supaya ada perubahan signifikan,” tegas dia.

Dia menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar setiap minggu berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat itu, PT Pelindo II memberikan masukan kepada Mahendra sehingga pemerintah akhirnya memutuskan  memberlakukan kenaikan tarif secara progresif hingga 300 persen biaya penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami sedih karena pemerintah hanya mendengar masukan sepihak dari PT Pelindo II. Apakah ada perubahan? Jelas-jelas sampai hari ini tidak ada perubahan,” tegas dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto menyatakan, dwelling time adalah permasalahan klasik yang sejak lama dihadapi pengusaha perkapalan.

Dia berharap, pengelolaan pelabuhan dilakukan secara profesional dan baik agar  tidak ada pihak yang merasa dirugikan. “Saatnya, kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” katanya.

Dia juga berharap  ada kesesuaian antara level of service dan tarif  yang diberlakukan kepada pengguna pelabuhan.

“Presiden Jokowi  sebaiknya  melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak. Buat apa ada level of service kalau tidak ada  penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai,”  kata Carmelita.

Selama ini, kata dia, Pelabuhan Tanjung Priok menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia.  Bahkan,  pada saat  peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi  lebih lama.

“Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan  ke Cikarang Dryport pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya,” kata dia.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi menyebutkan,  lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok akibat pengelola pelabuhan sebagai eksekutor yang kurang tanggap dan tidak profesional.  

“Siapa yang paling lama? Instansi mana yang mengurus  izin? Pasti ada yang paling lama, enggak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek,” kata Presiden Jokowi. (Nrm/Igw)