Ini Hasil Rapat 3 Menteri Terkait Masalah Bongkar Muat Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Presiden Joko Widodo kecewa dengan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time), tiga menteri langsung rapat membahas jalan keluar agar waktu tunggu barang bisa lebih singkat. Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Sebagai tindak lanjut kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Tanjung Priok pada Rabu, 17 Juni 2015 kemarin dengan peninjauan ke PT Pelindo II dan Bea Cukai maka kami mengadakan rapat koordinasi tiga menteri," kata Indroyono, di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Indroyono menjelaskan, ada dua rumusan kesimpulan dari rapat tersebut sehingga dwelling time bisa lebih cepat. Pertama memperkuat sistem online pelayanan. Kedua mencari simpul-simpul di Kementerian pedagangan dan Kementerian Perhubungan dan kemudian menguraikannya.

Ia pun meminta kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pengawasan barang mulai dari sebelum masuk proses bea cukai, saat dalam proses di bea cukai dan setelah proses dari bea cukai.

"Jadi pertama di Kementerian Perdagangan bisa mempercepat masalah izin. Kedua ada di Bea Cukai. jadi masalah perizinan ada tiga sebelum bea cukai, di bea cukai sendiri, dan sesudah bea cukai barang keluar," ungkapnya.

Menurut Indroyono, masalah dwiling time di Indonesia sebenarny sudah ada perbaikan namun memang perlu ditingkatkan lagi. Untuk membuktikannya, ia meminta masyarakat membuka situs dwelling.indonesiaport.co.id.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Jokowi mengaku sedikit kecewa dengan belum adanya perubahan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). "Belum ada perubahan, masih 5,5 hari, harusnya bisa 4,7 hari," kata Jokowi.

Mengatasi hal itu, Jokowi langsung menggelar rapat kecil di kantor pusat IPC yang tidak jauh dari terminal penumpang. Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala Lembaga yang terkait mengurusi soal pelabuhan tersebut untuk segera memperbaiki pelayanan pelabuhan, terutama terkait dwelling time tersebut.

Jokowi menuturkan, masih ada pengusaha yang mengeluhkan pelayanan di Tanjung Priok yang memakan waktu hingga 25 hari. "Jadi saya jangan diceritakan yang baik-baik, seharusnya apa yang dibutuhkan, itu yang saya perlu," tegas Jokowi.

Bahkan Jokowi mengancam kepada Menteri dan Kepala Lembaga jika tidak bisa membereskan hal itu akan mencopot jabatannya.  "Saya akan lakukan dengan cara saya sendiri, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," pungkas dia. (Pew/Gdn)