Sofjan Wanandi Benarkan Ada Importir yang Perlambat Dwelling Time

Liputan6.com, Jakarta - Lamanya proses bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka bukan sepenuhnya salah pelayanan instansi pemerintah, tapi juga pengguna jasa pelabuhan yakni importir yang lamban atau sengaja menahan barangnya di Pelabuhan.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi membenarkan hal tersebut. Namun dia membela, importir lelet dalam mengambil barang karena tidak ada aturan tegas dari instansi pemerintah.

"Betul memang ada saja (importir), tapi kalau ada peraturan tegas, barang itu kan bisa dikeluarkan karena barang tidak boleh ada di pelabuhan. Anda yang punya pelabuhan, kenapa dibiarkan lama-lama didiamkan," tegas dia saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini menyarankan agar instansi pemerintah dapat menerapkan aturan tegas mengenai pengambilan barang oleh pengguna jasa pelabuhan. "Dibiarkan lama-lama, kalau perlu buang barangnya ke laut," kata Sofjan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (17/6/2015). Di sana Jokowi mengunjungi dua tempat yaitu terminal penumpang dan ruang kontrol yang ada di Kantor Pusat.

Tak seperti biasanya, dalam kunjungannya kali ini Jokowi sedikit kesal dan kecewa terhadap pelayanan bongkar muat pelabuhan Tanjung Priok. Bagaimana tidak, dari kunjungannya ke Tanjung Priok pada akhir 2014, hingga saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal masih belum ada perubahan.

"Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, kita termasuk yang terlama, (kendalanya) yang melayani tidak mau cepat," jawab Jokowi dengan muka datar.

Saat ini waktu tunggu bongkar muat kapal di pelabuhan perdagangan terbesar di Indonesia tersebut mencapai 5,5 hari. Jokowi sendiri berharap dwelling time tersebut sekitar 4,7 hari.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, waktu bongkar muat pelabuhan‎ yang mencapai 4,7 hari tersebut memang lebih lama. Namun hal itu Jokowi mengatakan lebih baik mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda. "Tidak harus sama dengan negara tetangga, paling tidak mendekati, itu sudah bagus," tegas Jokowi.

Menindaklanjuti apa yang terjadi tersebut, Jokowi langsung mengumpulkan para pejabat terkait di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa instansi terkait di Ruang Meeting kantor pusat Pelindo II.

Di sana, Jokowi langsung meminta para pejabat untuk menjelaskan di sektor mana yang mengalami kendala dan menyebabkan waktu bongkar muat masih lama. Namun sayangnya jawaban yang diberikan para pejabat yang ikut rapat tidak seperti yang diharapkan.

Para peserta rapat tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana yang menghambat, padahal Jokowi meminta jawaban yang langsung menujuk instansi yang bersangkutan. Mendapat jawaban yang tidak jelas, Jokowi pun langsung geram.

"Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari sendiri dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu, karena kerja sama saya harus seperti itu," ungkap Jokowi dengan tegas.

Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, para peserta rapat terlihat termenung dan menundukkan kepala mereka masing-masing tanpa ada yang kembali menjelaskan‎ mengenai sumber masalah dwelling time. (Fik/Gdn)