Sukses

DPD Desak Pemerintah Rilis Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah diminta segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi jumlah pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad meminta pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi jumlah pengangguran  yang terus meningkat hingga kuartal II 2015.

“Langkah ini akan memberikan kepastian bagi kalangan dunia usaha dan ekonomi. Paket kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, distribusi kebutuhan pokok dan investasi,” ungkap Farouk dalam keterangan persnya, Selasa (23/6/2015).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi, berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang lambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kuartal I 2015 jumlah pengangguran meningkat 300 ribu orang yang totalnya mencapai 7,45 juta orang.

Mengalami peningkatan sebesar 300 ribu orang jika dibandingkan dengan kuartal I 2014. Diprediksi pertumbuhan ekonomi dalam kuartal II 2015 masih akan rendah, akibat masih banyaknya masalah administrasi dan kendala teknis yang terdapat dalam pembangunan infrastruktur.

Farouk menjelaskan, pemerintah harus serius mengambil langkah-langkah proaktif dan solutif dalam mengantisipasi perekonomian yang sedang melambat. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mengantisipasi kondisi perekonomian nasional membuat kalangan menengah yang masih memiliki daya beli memilih untuk menahan uangnya, sampai kondisi ekonomi kembali normal.

Tidak hadirnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi melemahnya kondisi ekonomi, juga memberikan pengaruh psikologis terhadap investor yang akan melakukan investasi.

“Kita berharap pemerintah mulai melakukan pembenahan dan perubahan kebijakan terhadap ekspor. Perekonomian Indonesia selama ini masih bertumpu pada sektor primer yang memiliki nilai tambah kecil dan sektor yang menyerap tenaga kerja rendah, akibatnya rentan terhadap kondisi perekonomian global,” tukasnya.

DPD RI meyakini paket kebijakan tersebut memiliki momentum yang tepat, mengingat saat ini sudah memasuki bulan suci ramadhan, satu bulan kedepan akan memasuki hari raya Idul Fitri dan sekolah akan memasuki tahun ajaran baru. Kondisi-kondisi tersebut memiliki potensi yang besar untuk memicu terjadinya inflasi.  

Menurutnya, DPD RI memiliki kepentingan dalam mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Memburuknya perekonomian nasional berarti memperburuk kehidupan masyarakat terutama di daerah-daerah yang masih miskin. (Amd/Ndw)  

Video Terkini