Tekan Konsumsi Elpiji, Pemerintah Diminta Manfaatkan Limbah Kayu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas Asumsi Dasar Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2016 untuk sektor energi.

Anggota DPR Komisi VII dari fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir menyatakan, fraksi Hanura setuju dengan asumsi sementara mengenai subsidi Elpiji 3 kg sebesar 6,6 juta ton pada RAPBN 2016. "Untuk Elpiji kami sepakat," ujarnya dalam Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Meski demikian, dia meminta kepada pemerintah untuk meninjau dengan seksama angka asumsi sementara tersebut. Jangan sampai terjadi lonjakan kebutuhan Elpiji 3 kg pada tahun depan melebihi angka yang diasumsikan Kementerian ESDM. "Tapi Elpiji harus hati-hati, jangan sampai ada perubahan," lanjutnya.

Menurut Inas, cara menekan kebutuhan Elpiji 3 kg, pemerintah harus mendorong pemberdayaan limbah kayu pada daerah tertentu. Dengan demikian, masyarakat di daerah tersebut tidak selalu bergantung dengan Elpiji.

"Untuk yang banyak limbah kayu, itu bisa digunakan. Supaya kita jangan tiap tahun menambah Elpiji. Bisa didorong penggunaan kayu di daerah yang banyak limbah kayunya," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pasokan elpiji 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, naik menjadi 6,602 juta metrik ton (Mt).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, angka tersebut lebih banyak dibandingkan pasokan yang tertuang dalam APBN  2015 sebesar 5,766 juta Mt. Hingga April 2015, realisasi konsumsi elpiji mencapai 1,769 juta ton. "Elpiji kita perkirakan usulan volume subsidi pada 2016 sebesar 6,602 juta. Realisasi sampai April 1,769 juta Mt," kata dia.

Dia mengaku, volume elpiji bersubsidi diusulkan naik mengingat adanya pembagian paket perdana elpiji 3 kg sebanyak 1,12 juta paket, dengan asumsi pemakaian 3 tabung per bulan.

"Pertumbuhan usaha mikro 2,3 persen, pertumbuhan ekonomi 6,6 persen, pertumbuhan penduduk 1,49 persen, paket konversi nelayan 38 ribu paket," tutur Sudirman.

Untuk mengantisipasi penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah telah menyiapkan kebijakan sistem monitoring Elpiji 3 kg, yaitu dengan menggunakan rayonisasi pendistribusian, penerapan sistem subsidi langsung. "Dan meningkatkan pengawasan pada pendistribusian elpiji bersubsidi 3 kg," pungkas Sudirman. (Dny/Gdn)