Kesenjangan Pendapatan Warga RI Bakal Merosot

Liputan6.com, Jakarta - Kesenjangan kemiskinan yang dijabarkan dalam rasio gini akan menurun pada 2015. Hal itu dipicu harga komoditas melemah sehingga laju kekayaan masyarakat ekonomi menengah atas tertahan.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan hal tersebut, pada Rabu (24/6/2015).

"Kemungkinan turun, itu dugaan. Terutama yang kelompok orang kaya itu didorong oleh siapa. Termasuk di daerah, siapa itu. Itu yang terkait juga dengan commodity boom. Termasuk konsensi pertambangan, perkebunan, itu harganya naik. Pendapatan naik. Dengan commodity boom harganya turun," ujar Armida.

Dia menuturkan, hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pada sektor keuangan dan properti.  "Misalnya manajemen dari sisi permintaan terhadap perumahan. Kemarin pernah diatur rumah pertama kedua untuk DP. Jadi sektor keuangan itu diatur. Sektor itu kunci, kemudian financial inclusion," tambahnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Rahma Iryanti memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016, meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio).

Rahma menyebut, tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Rasio gini dipatok 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di level 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan rasio gini turun 0,40.

"Kami menjaga supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan. Mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi," ujar Rahma.

Dia  menambahkan, pemerintah sudah mempunyai program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), upaya program SJSN Ketenagakerjaan yang efektif per 1 Juli 2015," tutur Rahma.

Strategi lain, pihaknya bilang dengan pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan, pemberian beasiswa kepada 75 ribu mahasiswa, 221 ribu beasiswa dalam program Bidik Misi, 25 ribu Bidik Misi on going Perguruan Tinggi Swasta dan pengembangan perumahan dengan sasaran 550 ribu unit rumah susun.

"Yang perlu dilakukan memperbaiki regulasi penanggulangan kemiskinan, perbaikan kebijakan penyaluran bansos dan pemberdayaan masyarakat termasuk beberapa regulasi lain soal jaminan sosial nasional per 1 Juli," terang Rahma.

Pemerintah Jokowi, sambungnya, juga akan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan. Rahma mengaku, ada 5.300 kecamatan akan difasilitasi dana amanah, memberi stimulan rumah kepada keluarga fakir miskin, memberdayakan nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani. (Amd/Ahm)