Rini Soemarno Pasrah Jika Dicopot dari Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pasrah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar mencopot jabatannya. Rini mengatakan, jabatan yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dan amanat Presiden Joko Widodo kepada dirinya.

"Saya di sinikan ditunjuk bapak Presiden Joko Widodo, saya mendapatkan kepecayaan dari beliau untuk mimpin kementerian BUMN," kata Rini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurut Rini, jika kabar perombakan kabinet benar menimpa dirinya. Ia akan menghormati keputusan tersebut. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden.

"Kalau memang sudah waktunya saya diganti, itu sudah keputusan dan prerogratif bapak Presiden gitu," tuturnya.

Rini mengaku tidak berpikir macam-macam atas kabar rencana pencopotan jabatan Menteri BUMN. "Saya tidak pikir apa-apa saya selalu berpikir kepada Allah," pungkasnya.

Sebelumnya,  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Tjahjo dipertegas Politisi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyebut menteri penghina Presiden Jokowi itu dari bidang perekonomian, wanita, dan bukan politisi partai politik.

"Aku kan enggak enak kalau nyebut nama. Kalau orangnya keberatan, bisa melakukan pencemaran. Aku sebut cirinya saja. Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional. Sektor di bawah koordinasi perekonomian," ujar Masinton saat dihubungi.
‎
Dia menegaskan, menteri yang baru berkelakuan seperti itu hanya satu. "Baru ada satu yang aku dengar, perempuan (menterinya)," tegas Masinton.
‎
Saat ditanya apa yang dikatakan menteri tersebut, Masinton menyebut Presiden Jokowi dianggap meragu.

"Mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden. Itu di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang bagaimana, sampaikan kepada presiden, bukan yang lain. Tidak perlu mendegradasi presiden," tutur Masinton. (Pew/Ndw)