Menteri Rini Bantah Punya 2 Kewarganegaraan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [Rini Soemarno](2261943  "") membantah memiliki dua kewarganegaraan. Hal tersebut mematahkan kabar yang beredar belakangan ini.

Rini mengungkapkan, dirinya memang lahir di Maryland Amerika Serikat, namun hal tersebut tidak bisa disimpulkan jika dirinya memiliki kewarganegaraan ganda.

"Iya saya memang lahir di situ, tapi bukan berarti saya punya kewarganegaraan ganda," kata Rini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Rini mengaku terpaksa lahir di luar negeri karena ayahnya bertugas sebagai direktur di International Monetary Fund (IMF) pada 1968.

"Ayah saya waktu itu dikirim pemerintah sebagai direktur IMF. Waktu itu saya lahir tahun 1968. Jadi sekarang ini umur saya 57. Warga negara Indonesia," tuturnya.

Terkait dengan isu pencopotan dirinya dari Menteri BUMN, Rini hanya bisa pasrah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar mencopot jabatannya. Rini mengatakan, jabatan yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dan amanat Presiden Jokowi kepada dirinya.

"Saya di sinikan ditunjuk bapak Presiden Jokowi, saya mendapatkan kepecayaan dari beliau untuk mimpin kementerian BUMN," kata Rini.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi sebelumnya mengungkapkan, Rini disebut-disebut memiliki dua kewarganegaraan yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Dua kewarganegaraan yang dimiliki Rini itu disebut dapat ‎ menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Jokowi harus segera mencopot Rini yang lahir Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu dari Kabinet Kerja.
‎

"Loyalitas Rini diragukan pada NKRI. Pantesan dia (Rini Soemarno) suka atau mau ditempati pada kementerian BUMN. Karena, BUMN punya aset paling besar, dan banyak. Lebih baik secepatnya Presiden Jokowi mencopot dari kementerian BUMN, ini sungguh memalukan dong," tegas dia , Selasa (30/6/2015).

Menurut Uchok, Amerika Serikat adalah penganut prinsip kewarganegaraan ius soli, yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempat dia dilahirkan.

Sementara itu, ‎Anggota Komisi III DPR RI dari PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan, Presiden Jokowi harus segera bersikap atas kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Presiden harus bersikap karena negara kecolongan. Harus dievaluasi, ya digantilah,” kata dia.

Dia mengatakan, dalam UU, seorang pejabat negara tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. “Tidak boleh warganegara ganda karena loyalitasnya harus tunggal, harus ke NKRI,” sebut dia. (Pew/Ndw)