Sejumlah Negara Antre Beri Pinjaman Buat Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan pemerintah akan terbuka terhadap kerjasama yang ingin dibangun antara BUMN dengan investor asing dalam proyek infrastruktur.

Dia menjelaskan, terkait pinjaman dari lembaga keuangan China senilai U$ 50 miliar kepada sejumlah BUMN, pemerintah telah memberikan arahan kepada perusahaan-perusahaan milik negara ini dalam hal kerjasama dengan pihak asing.

"Sudah disiapkan ruangnya, berapa miliar dolar yang bisa dipakai dari pinjaman lunak itu. Tinggal pilih negara mana yang memberi bunga lebih murah dan mudah. Itu business to business, di luar APBN," ujarnya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Andrinof mengungkapkan, sebenarnya banyak pihak asing yang bersedia memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur di dalam negeri. Namun pemerintah harus memutuskan secara matang pinjaman mana yang bisa digunakan.

"Ada dari Eropa, Korea, Jepang, China. Kemudian di luar itu masih ada sumber lain seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Ada kuota per tahun, jangan sampai melampaui," tandasnya.

Sekadar informasi, pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp 5.519,4 triliun untuk membangun proyek infrastruktur di sejumlah sektor. Kebutuhan itu diperkirakan selama lima tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMN.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna sebelumnya mengatakan, pembiayaan tersebut akan dipenuhi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

"Total kebutuhan infrastruktur Rp 5.519,4 triliun periode 2015-2019. Itu asalnya dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14 persen), APBD Rp 545,3 triliun (9,88 persen), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32 persen) dan swasta Rp 1.692,3 triliun (30,66 persen)," ujar dia.

Dedy merinci, pembangunan investasi di sektor jalan sebesar Rp 805 triliun, kereta api Rp 283 triliun, sektor perhubungan laut mencapai Rp 900 triliun, sektor udara Rp 165 triliun, sektor darat (termasuk ASDP) sebesar Rp 60 triliun.

Adapula transportasi perkotaan mencapai Rp 115 triliun, ketenagalistrikan Rp 980 triliun, sektor energi (migas) Rp 506,6 triliun, sektor teknologi komunikasi dan informatika Rp 277,8 triliun, sumber daya air Rp 400,5 triliun, air minum dan limbah Rp 499 triliun dan sektor perumahan Rp 527,5 triliun.

"Ini semua baru draft rencana, biasanya akan ada perubahan 8-10 Januari 2015, dan finalnya 15-20 Januari 2015 akan keluar Peraturan Presiden yang diteken Presiden. Sejak saat itu baru mengikat lima tahun," tandas Dedy. (Dny/Ndw)