Yunani, Negara Maju Pertama yang Gagal Bayar Utang ke IMF

Liputan6.com, New York - Detik-detik terakhir menjelang jatuh tempo pembayaran utangnya, Yunani membuat tawaran terakhir pada para kreditor internasionalnya guna mendapatkan bantuan keuangan. Sayangnya, upaya itu tidak cukup untuk menyelamatkan Yunani dan akhirnya gagal membayar utangnya pada para kreditor.

Melansir laman Europe News Week, Rabu (1/7/2015), dengan melewatkan batas jatuh tempo utang tanpa membayar, maka Yunani menjadi negara maju pertama yang gagal membayar utang pada Dana Moneter Internasional (IMF).

Pemerintah sayap kiri Yunani telah meminta paket bantuan selama dua tahun dari rekannya di Eropa guna menutupi kebutuhan pendanannya. Pada Selasa, sehari sebelum jatuh tempo pembayaran utangnya, Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis menunjukkan adanya kemungkinan pemerintah akan membatalkan referendum yang kontroversial pada 5 Juli 2015 jika ada kesepakatan yang tercapai dengan rekan-rekan di Eropa.

Langkah diplomasi tersebut merupakan upaya untuk membawa kembali para kreditor berdiskusi setelah lima bulan melakukan negosiasi dan hanya menemukan jalan buntu. Kondisi ini guna menahan Yunani untuk tidak meninggalkan mata uang euro.

Puluhan ribu rakyat Athena berkumpul selama 24 jam terakhir sebelum batas utang Yunani dan membentuk dua kelompok. Satu kelompok mendukung pemerintah Yunani, sementara lainnya mendorong Yunani untuk tetap berada di zona euro.

Yunani, seperti diprediksi tak mampu membayar kembali utangnya senilai 1,6 miliar euro pada IMF. Itu merupakan gagal utang terbesar di dunia sepanjang sejarah IMF.

Sehari sebelum jatuh tempo, IMF mengatakan, pihaknya akan menguji permintaan Yunani untuk perpanjangan waktu pembayaran utangnya. Proposal terakhir Yunani datang terlalu terlambat untuk mencegah habisnya waktu paket bantuan Yunani.

Paket bantuan tersebut biasa digunakan untuk membayar gaji penduduk dan utang Yunani.

Pimpinan kelompok menteri keuangan Eropa Jeroen Dijsselbloem mengatakan, pihaknya menyambut baik permintaan dana bantuan Yunani. Tapi itu semua tak akan digulirkan tanpa syarat.

"Yang bisa berubah adalah keteguhan politik pemerintah Yunani yang mendorong pada situasi tidak menguntungkan ini," tandasnya. (Sis/Gdn)