Liputan6.com, New York - Yunani kini dinyatakan menunggak utang pada IMF setelah gagal bayar pada 30 Juni 2015. Di tanggal yang sama, ada pemerintah negara lain yang justru dapat bernafas lega karena mampu memenuhi tanggungjawabnya melunasi utang senilai US$ 1,9 miliar.
Melansir laman CNBC, Kamis (2/7/2015), adalah Puerto Rico, negara yang membayar lunas seluruh utang-utangnya di saat Yunani justru menyandang status gagal bayar. Dengan pembayaran tersebut, Puerto Rico berhasil bertahan dan tidak terperosok lebih jauh pada ancaman krisis finansial.
Gubernur Puerto Rico Alejandro Garcia Padilla sebelumnya mengumumkan kesulitan membayar utangnya senilai US$ 73 miliar yang memicu kekhawatiran di kalangan investor dan para pemegang obligasi.
Advertisement
National Public Finance Guarantee Corporation di Puerto Rico secara terpisah membenarkan kepulauan tersebut tengah bergulat dengan persoalan kelistrikan, Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA),dan lembaga lain yang terkait dengan pemabayaran utang negara.
"Akibatnya, tidak ada klaim pada setiap polis asuransi Nasional," kata pihak korporasi tersebut dalam sebuah pernyataan resminya.
Negara juga mengetahui hal tersebut. Sementara para penjamin asuransi obligasi akan menyediakan dana bantuan jangka pendek senilai US$ 128 juta guna memperkuat posisi likuiditas PREPA sementara negosiasi vital akan terus berlangsung.
Lantaran pembayaran tersebut tekanan finansial terhadap Puerto Rico berkurang sekitar US$ 250 juta.
"Dengan memenuhi kewajibannya pada para pemegang obligasi, PREPA dapat fokus kembali guna mengatasi tantangan finansial dan operasionalnya," tutur pihak manajemen dari korporasi penjamin dana publik tersebut.
Awal pekan ini, Garcia Padilla sempat mengajukan restrukturiasasi dan reformasi dengan mengatakan Puerto Rico akan berusaha mencapai moratorium dengan para pemegang obligasi. Selain itu, dia juga berusaha menahan pembayaran utang lain selama bertahun-tahun ke depan.
Saat ini, situasi fiskal dan ekonomi Puerto Rico menjadi kian mengering. Padilla sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan pemerintah, kalau pihaknya tak akan bisa menghasilkan pendapatan yang cukup guna memenuhi kewajibannya.
Selama ini, pemerintah Puerto Rico telah mencoba untuk memangkas biaya di tengah krisis. Meski begitu, Padilla mengatakan, dirinya tak akan memangkas upah minum pegawai atau langkah lain yang dapat merugikan masyarakat. (Sis/Ahm)