Bertemu Bos Freeport, Ini Permintaan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia (PTFI), James R Moffett dan Presiden Direktur PTFI, Maroef  Sjamsoeddin di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (2/7/2015). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mempunyai beberapa permintaan kepada Freeport Indonesia.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang mendampingi Presiden Jokowi pada pertemuan tersebut mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan sebagai berikut:

Pemerintah berkepentingan untuk membangun iklim investasi yang sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah ingin keberadaan Freeport Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan kawasan Papua, karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015.

Dalam menjalankan operasinya, Freeport Indonesia harus semakin meningkatkan porsi penggunaan kapasitas dalam negeri, baik dalam penggunaan barang dan jasa, maupun pemanfaatan tenaga kerja.

Hilirisasi harus dilanjutkan, pembangunan smelter baik melalui skema ekspansi di Jawa Timur, maupun pembangunan yang baru di Papua tidak boleh tertunda.

Ia menambahkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA) Urumuka, Kabupaten Mimika harus segera direalisasikan agar masyarakat Papua dapat segera memperoleh manfaatnya.

Menanggapi arahan Presiden, James  R Moffett menyatakan kesiapannya untuk mentaati seluruh arahan Presiden.  “Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun, PTFI menghormati kedaulatan hukum Republik Indonesia dan kami siap melaksanakan semua aturan yang ada.” tutur Moffett.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa arahan Presiden merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasi Freeport Indonesia paska 2021.

“Sinyalnya sudah jelas bahwa Pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi Freeport Indonesia di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka (PTFI) harus dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. (Pew/Gdn)