Menteri PPN Andrinof Yakin Proyek Kereta Cepat Untungkan Warga

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung diprediksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menemui kendala, terutama penggusuran 1.200 Kepala Keluarga (KK). Ribuan KK ini berlokasi di pemukiman padat yang bakal dilalui kereta cepat, seperti di Halim Perdanakusuma.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menilai, ‎proyek kereta cepat ini akan dikaji secara menyeluruh baik manfaat maupun mudharatnya, termasuk jika harus menggusur rumah warga.

"Semua dikaji, kalau ada yang terkena (gusur), bagaimana ganti untungnya. Pemerintah sudah memegang prinsip itu," ucap dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Dalam hal ini, Andrinof menambahkan, Bappenas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditunjuk untuk membuat master plan proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Poin penting dalam master plan tersebut, lanjut dia, mencakup tata ruang, dampak sosial ekonomi untuk pusat dan regional, sistem lingkungan serta lainnya.

"Nanti tergantung bisa saja mengubah jalur kereta api, misalnya dibikin melayang atau apalah. Banyak sekali pintu perlintasan yang di jalur kereta api eksisting," kata Andrinof.

Andrinof mengaku tidak khawatir dengan hambatan yang akan muncul dalam proyek pembangunan kereta cepat, seperti padatnya permukiman di Kota Jakarta.

"Itulah gunanya teknologi konstruksi, mana yang harus dibikin melayang dan mana yang harus dibangun underpass," ujar dia.

Namun demikian, Andrinof menyebut, groundbreaking kereta cepat tersebut belum akan dimulai pada 17 Agustus tahun ini. Lantaran persoalan teknis mengenai proyek tersebut ada di tangan Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan.  "Belum (17 Agustus). Itu rencana teknisnya di Menhub. Nanti saya tanya Menhub," pungkasnya. (Fik/Ahm)