Menteri PPN Ragu Proyek Kereta Cepat Bisa Mulai pada 17 Agustus

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi proyek kereta api cepat atau High Speed Railways (HSR) masih ‎menunggu studi kelayakan dari China untuk diadu dengan kajian dari JAICA. Sayangnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyangsikan kereta cepat bisa mulai digarap pada 17 Agustus 2015 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menegaskan, groundbreaking kereta cepat rute Jakarta-Bandung belum akan dimulai pada 17 Agustus tahun ini. Pasalnya persoalan teknis mengenai proyek tersebut ada di tangan Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan.

"Belum (17 Agustus). Itu rencana teknisnya di Menhub. Nanti saya tanya Menhub," ucap dia singkat usai Pelantikan Pejabat Eselon I LKPP di kantor Kementerian PPN, Jumat (3/7/2015).

Lebih jauh dijelaskan Andrinof, Bappenas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditunjuk untuk membuat masterplan proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Poin penting dalam masterplan tersebut, lanjut dia, mencakup tata ruang, dampak sosial ekonomi untuk pusat dan regional, sistem lingkungan serta lainnya.

"Nanti tergantung bisa saja mengubah jalur kereta api, misalnya dibikin melayang atau apalah. Banyak sekali pintu perlintasan yang di jalur kereta api eksisting," paparnya.

Andrinof mengaku tidak khawatir dengan hambatan yang akan muncul dalam proyek pembangunan kereta cepat, seperti padatnya permukiman di Kota Jakarta. "Itulah gunanya teknologi konstruksi, mana yang harus dibikin melayang dan mana yang harus dibangun underpass," ujar dia.

‎Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi kado HUT RI ke-70. Hal ini disampaikan Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan. "Beliau (Presiden) ingin proyek ini menjadi kado HUT ke-70 atau dimulai 17 Agustus 2015," ucap dia.

Luhut mengungkapkan, dua investor yang saat ini sudah tertarik membangun transportasi massal ini adalah dari China dan Jepang. "Mana yang terbaik, tercepat, termurah dan aman bagi negeri, nanti akan diputuskan Presiden," pungkas dia. (Fik/Gdn)