Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan lembaga terkait dengan blok Mahakam untuk segera membahas aspek legal menyangkut draft kontrak baru termasuk syarat dan ketentuan dengan sejumlah pihak. Diharapkan proses pengelolaan blok Mahakam selesai sebelum akhir 2015.
‎
"‎Seluruh persiapan untuk alih kelola Blok Mahakam harus disiapkan dan harus segera dimulai. ‎Pembahasan aspek legal yang menyangkut draft kontrak baru termasuk term and conditionnya dengan para pihak juga harus segera disiapkan. SKK Migas bersama Kementerian ESDM juga harus memulai proses evaluasi aset blok mahakam agar semuanya bisa selesai bersamaan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pengelolaan blok Mahakam di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2015).
Jokowi meminta seluruh persiapan alih kelola harus segera dimulai. ‎Menurut Jokowi, proses alih kelola di tingkat operasional harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak ada gangguan teknis. Begitu pula komunikasi dengan para pihak harus dijaga agar tidak ada salah pengertian.
Advertisement
"Pemerintah, Pertamina dan Pemda Kalimantan Timur harus memiliki pemahaman yang sama dan seiring sejalan dalam mengelola proses transisi," kata Jokowi. ‎
Jokowi juga meminta SKK Migas bersama Kementerian ESDM segera memulai proses valuasi aset blok Mahakam, agar semua selesai bersamaan. ‎Sedangkan mengenai participating interest (PI) untuk BUMD Kalimantan Timur ditetapkan sesuai aturan yang ada. Mekanisme selanjutnya antara Pertamina dengan para pihak agar dilakukan secara B to B (business to business)
Menyangkut tuntutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang hasil produksi Blok Mahakam, Jokowi meminta Kementerian ESDM membuat kajian mendalam. Prinsipnya, hasil migas di sana harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Yang terpenting, dengan siapa pun Pertamina bekerjasama mengelola blok Mahakam, mayoritas keuntungan harus tetap di tangan Pertamina," kata Jokowi. ‎
Terakhir Jokowi berpesan, Menteri ESDM dan Pertamina harus bisa memberi penjelasan kepada publik secara jernih tentang proses yang sedang berjalan saat ini. Karena pengambilalihan blok Mahakam semata-mata dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan energi.
"Komunikasi dengan semua pihak terus harus dijaga agar tidak terjadi kesalahpengertian baik antara pemerintah, Pertamina, dan pemerintah daerah yang harus mendapatkan pemahaman yang sama. Seiring sejalan dalam proses transisi ini," kata dia.
Sementara itu, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai operator dengan hak 100 persen. Setelah itu Pertamina dapat melakukan pengurangan interest (share down) kepada pihak lain yang menurut perhitungan bisnis memberi manfaat secara maksimal. ‎
Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh para menteri bidang Perekonomian di antaranya yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. ‎ (Luqman R/Ahm)