Tangkis Reshuffle, Koordinasi Antar Kementerian Harus Solid

Liputan6.com, Jakarta - Isu pergantian menteri atau reshuffle dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka. Reshuffle ini mengkerucut kepaa menteri-menteri ekonomi di dalam kabinet tersebut.

Tim Peneliti  Institute For Development Of Economics And Finance (Indef), Imamuddin Abdullah mengatakan, justru menteri-menteri ekonomi yang diisukan terkena reshuffle merupakan korban dari buruknya kinerja pemerintah di sektor ekonomi.

"Isu reshuffle jangan-jangan hanya untuk menyalahkan menteri ekonomi yang non-partai, karena tidak ada leadership," ujarnya dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).

Imamuddin menjelaskan, contoh kurang handalnya pemerintah dalam mengarahkan kebijakan ekonomi yaitu ketika kinerja ekspor Indonesia menurun,  pemerintah justru menganggu daya beli masyarakat dengan menaikan harga BBM dan tarif listrik.

"Pada 2008 ketika ekonomi hancur, Pak SBY terselamatkan dengan daya beli masyarakat. Tapi saat ini pemerintah malah menaikan BBM dan tarif listik. Ini malah bunuh diri, inflasi menjadi tinggi dan yang terpukul adalah daya beli masyarakat," lanjut dia.

Dari sisi belanja negara, pemerintah juga dinilai terlalu memaksakan untuk melakukan nomenklatur kementerian sehingga belanja negara tidak bisa maksimal pada awal tahun.

"Juga dengan konsumsi pemerintah, di mana justru memaksakan perubahan nomenklatur. Sehingga belanja tidak ada di awal tahun. Investasi juga diganggu dengan adanya konflik politik, konflik antar menteri. Akhirnya kepercayaan investor kurang, ini jadi bunuh diri," kata dia.

Oleh sebab itu, Imam berharap ke depan pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan yang lebih terkoordinasi antar kementerian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa tercapai.

"Dibutuhkan seorang konduktor yang bisa mengatur jalannya irama pemerintahan. Ke depan, harusnya dalam menentukan kebijakan pemerintah harus lebih terkoordinasi. Jangan tiba-tiba menaikan harga BBM saat daya beli turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan suka atau tidak dengan personal sang menteri.

"Ya, emangnya yang di reshuffle itu orang baik. Ya tentulah gunanya meningkatkan kinerja-kinerja pemerintah, bukan masalah personal, bukan. Agar kinerja pemerintah itu baik," kata JK.

jusuf Kalla mengatakan, ada beberapa menteri yang kinerjanya baik, tapi ada pula yang kurang baik. Bagi yang kurang baik akan diganti. Tapi kapan waktu pergantian terjadi, mantan Ketua Umum Golkar ini enggan membocorkannya. "Tunggu-tunggu sajalah. Tunggu-tunggulah. Sebelum lebaran setelah lebaran sama saja," ujar JK.

Terkait reshuffle ini, JK menuturkan pemerintah juga belum membahas secara spesifik dengan para petinggi partai politik pendukung. (Dny/Gdn)