Siapakah Menteri yang Layak Diganti?

Liputan6.com, Jakarta - Isu pergantian atau reshuffle menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka. Reshuffle ini khususnya ditujukan kepada menteri-menteri di bidang ekonomi akibat buruknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, ada sejumlah menteri yang dia anggap layak kena reshuffle, yaitu menteri yang tidak sejalan dengan visi misi Nawa Cita Presiden Jokowi.

"Menteri yang layak untuk reshuffle ini terutama yang bertentangan visi misi Presiden Jokowi," ujarnya di dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).

Dia menyebutkan setidaknya ada empat menteri yang diganti dan satu menteri yang dipindahkan ke kementerian lain. Pertama, yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno. Kebijakan yang dibuat oleh Rini selama ini dinilai bertentangan dengan visi misi Presiden Jokowi.

"Misalnya Rini mewacanakan perlu adanya penjual aset-aset BUMN dengan alasan yang macam-macam seperti ingin jual gedung. Kemudian wacana orang asing boleh jadi direksi BUMN. Ini kebijakan yang bertentangan dengan Nawa Cita yang mengedepankan kemandirian," kata dia.

Kedua yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Menurut Karyono, Sudirman masih kurang pandai dalam mengelola sektor energi. Padahal energi sangat penting dalam membangun kegiatan ekonomi.

"Dia (Sudirman Said) mengelola sumber daya yang vital, yaitu energi. Dan energi ini menentukan kehidupan masyarakat. Tanpa energi dunia akan stuck. Misalnya soal kebijakan yang kontroversi tentang kenaikan BBM. Ini layak diganti," jelas dia.

Ketiga, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang dianggap paling bertanggungjawab pada buruknya kinerja pemerintah di bidang ekonomi. "Sebelum presiden yang bertanggung jawab, Menkonya dulu yang harus bertanggungjawab. Dia juga layak diganti," lanjutnya.

Keempat, yaitu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi dianggap pantas diganti karena sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. "Menteri yang statement kontroversial di media. Setkab ini sering membocorkan pidato presiden, seperti saat KAA (Konferensi Asia Afrika)," ungkapnya.

Sedangkan menteri yang dianggap pantas untuk dipindah jabatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, lantaran dianggap lebih cocok mengisi jabatan lain, seperti di bidang kemaritiman. "Menko Polhukam ini bisa reposisi ke pos lain seperti ke posisi Menko Maritim," tandasnya. (Dny/Gdn)