Pemerintah Mesti Perbaiki Ekonomi Agar Tak Seperti Yunani

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai perlu belajar dari Yunani yang divonis bangkrut akibat tidak mampu membayar utangnya kepada International Monetary Fund (IMF) sekitar US$ 1,7 miliar atau Rp 22,44 triliun (estimasi kurs Rp 13.200 per dolar AS) .

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, kondisi Indonesia akan sangat berbahaya jika berada dalam posisi Yunani saat ini. Hal tersebut lantaran jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dari jumlah penduduk Yunani yang hanya sebanyak 4 juta jiwa.

"Ini berbahaya karena Indonesia bukan Yunani yang penduduknya hanya 4 juta jiwa atau negara lain yang penduduknya 10 juta, 20 juta jiwa. Kita negara keempat dengan penduduk terbesar di dunia," ujar Suryo di Wisma Elang Laut, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Dia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sebesar ini, kondisi ekonomi seperti yang dialami Yunani bisa berdampak luas jika terjadi di Indonesia, seperti dampak politik, sosial, keamanan dan lain-lain.

"Kalau Yunani hanya 4 juta jiwa, kalau masyarakatnya kelaparan masih bisa terkendali. Tapi kita ini 250 juta jiwa," lanjutnya.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah lebih serius memperbaiki ekonomi Indonesia, jika tak ingin kembali mengalami krisis seperti 1998 dan 2008.

"Kita punya tanggung jawab untuk ingatkan pemerintah. Pemerintah tidak bisa lagi bersantai-santai," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih telah diminta masukan oleh Presiden Jokowi mengenai kondisi ekonomi Indonesia untuk saat ini.

"Kami tidak secara detail diskusikan itu, tapi saya percaya kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dari Yunani," kata Sri di Istana Kepresidenan.

Hal itu dibuktikan Sri dengan beberapa Undang-undang yang dibuat pemerintah yang diakuinya cukup mumpuni untuk meredam gejolak ekonomi global.

"Sistem keuangan kita sekarang ini lebih baik UU-nya, dan punya mekanisme mengantisipasi perkembangan yang ada," tegas Sri.

Setelah mengalami gagal bayar pada 30 Juni 2015, pemerintah Yunani akhirnya menggelar referendum pada Minggu, 5 Juli 2015 waktu setempat. Dengan selisih suara telak, rakyat Yunani menolak seluruh ketentuan dana talangan internasional.

Melansir laman BBC, hasil final dari referendum yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Yunani menunjukkan 61,3 persen memilih `Tidak` untuk menolak seluruh tawaran dari para kreditor, dan 38,7 persen rakyat memilih `Iya` untuk menerima bantuan dana talangan.

Yunani yang dipimpin partai sayap kiri Syriza sebelumnya terus menggelar kampanye agar rakyatnya menolak seluruh ketentuan yang diberikan para kreditor internasional. Pemerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Alexis Tsipras mengatakan, seluruh ketentuan dana talangan yang diajukan tampak mempermalukan negaranya.

Seluruh lawan Yunani mengingatkan, keputusan ini dapat membuat Yunani keluar dari zona euro. Terlebih lagi, seluruh kepala negara zona euro akan menggelar pertemuan dadakan pada Selasa. (Dny/Ahm)