6 Negara Jadi Incaran Jokowi Buat Genjot Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui perekonomian nasional saat ini sedang mengalami siklus penurunan. ke depan, kemungkinan besar tantangan yang harus dihadapi akan semakin berat. Namun pemerintah sudah siap menghadapinya.

Salah satu jurus yang dimiliki Jokowi dalam jangka pendek yaitu menggenjot masuknya investasi ke Tanah Air. Setidaknya, ada enam negara yang menjadi target utama Jokowi untuk menggalang investasi yaitu:

1. Jepang

2. Korea Selatan

3. Tiongkok

4. Singapura

5. Jerman

6. Amerika Serikat

"Tapi orang bertanya apakah utang akan naik tajam, perlu saya sampaikan ini untuk investasi untuk meningkatkan produktivitas, bukan utang untuk konsumtif dan bukan utang untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM)," kata Jokowi di Jakarta seperti ditulis Jumat (10/7/2015)

Jokowi menyakinkan bahwa utang yang dibuat pemerintahan di eranya akan menguntungkan karena akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang bersifat produktif. "Sudah dihitung keuntungannya dan manfaat ekonominya dari pinjaman ini akan lebih tinggi dari bunga pinjaman," tutur dia.

Secara jangka menengah dan panjang, lanjut dia, pemerintah akan fokus ke proyek infrastruktur karena selama ini buruknya infrastruktur menjadi hambatan utama untuk mendongkrak ekonomi Indonesia.

"Kehadiran infrastruktur akan menekan ongkos distribusi, ongkos transportasi dan biaya produksi," ungkapnya.

Karena distribusi melalui laut paling murah, Jokowi menjadikan tol laut sebagai andalan. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu membangun 24 pelabuhan di Tanah Air.

"Dan mulai April dikerjakan tol Trans Sumatera membentang dari Lampung, Palembang, Pekan Baru, Padang, Medan ke Aceh. Panjangnya 2.600 kilometer (km)," papar mantan  Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk membangun kemandirian pangan, pemerintah akan membangun 13 bendungan besar dan irigasi. Dalam menggarap proyek infrastruktur tersebut, Jokowi mengandalkan investor swasta sebagai pelaku eekonomi utama.

"Jadi melampaui kegiatan pemerintah dan BUMN. Peran pemerintah hanya 20 persen dan swasta 80 persen.  Oleh sebab itu, perizinan akan disederhanakan dan percepatan pembebasan lahan akan dicarikan solusi," jelasnya. (Yas/Ndw)