Indonesia Stop Impor Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Saat menyambangi galangan kapal di Batam, Presiden Joko widodo (Jokowi) menemukan fakta 80 persen kapal yang dibeli Indonesia berasal dari impor.
Hal ini tentu saja membuat Jokowi menjadi gemas karena galangan kapal nasional kini sudah mampu membangun kapal dengan berbagai ukuran.

"Coba bayangkan Indonesia itu zona ekonomi maritim terbesar di dunia, namun saat ini 80 persen dari semua kapal yang dibeli tiap tahun adalah dari impor," kata Jokowi di Jakarta seperti ditulis Jumat (10/5/2015).

Di samping bisa memperbaiki neraca perdagangan, industri galangan kapal yang menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia, lanjut Jokowi, memiliki banyak tenaga kerja muda yang bisa dididik untuk bekerja di galangan kapal.

Untuk itu dalam rapat terbatas yang digelar pemerintah Jokowi memerintahkan agar tak ada lagi pemesanan kapal dari luar negeri. "Tidak boleh lagi impor. Semua dibuat sendiri karena kita sudah siap sehingga akan memperbaiki neraca perdagangan kita," kata dia.

Kebiasaan impor secara ekonomi tidak sustainable, apalagi saat ini pemerintah tengah menghemat devisa untuk memenuhi keperluan dalam negeri.

Ke depan, imbuh dia, pemerintah akan fokus ke proyek infrastruktur karena selama ini buruknya infrastruktur menjadi hambatan utama untuk mendongkrak ekonomi Indonesia.

"Kehadiran infrastruktur akan menekan ongkos distribusi, ongkos transportasi dan biaya produksi," ungkapnya.

Karena distribusi melalui laut paling murah, Jokowi menjadikan tol laut sebagai andalan. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu membangun 24 pelabuhan di Tanah Air.

"Dan mulai April dikerjakan tol Trans Sumatera membentang dari Lampung, Palembang, Pekan Baru, Padang, Medan ke Aceh. Panjangnya 2.600 kilometer (km)," papar mantan  Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk membangun kemandirian pangan, pemerintah akan membangun 13 bendungan besar dan irigasi. Dalam menggarap proyek infrastruktur tersebut, Jokowi mengandalkan investor swasta sebagai pelaku eekonomi utama.

"Jadi melampaui kegiatan pemerintah dan BUMN. Peran pemerintah hanya 20 persen dan swasta 80 persen.  Oleh sebab itu, perizinan akan disederhanakan dan percepatan pembebasan lahan akan dicarikan solusi," jelasnya. (Dny/Ndw)