Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah perusahaan asing, seperti Siemens, Seagate, Japan Servo dan perusahaan lain memutuskan hengkang dari Batam, Kepulauan Riau. Penyebab utamanya karena aksi demonstrasi yang anarkis dengan frekuensi sering.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengakui bahwa setelah Siemens, belum ada lagi perusahaan yang berencana keluar dari Batam. Namun dia mengatakan, ada dua penyebab utama perusahaan-perusahaan tersebut pergi meninggalkan Indonesia.
"Masalahnya ada dua, soal demo buruh dan tingginya mekanisme penetapan upah. Hal ini tentu berdampak ke investasi kita jika tidak segera diatasi. Demo ini akan berpengaruh ke besaran upah," ucap dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Kata Franky, mekanisme kerja antara otoritas Batam dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Batam pun harus disederhanakan. Wewenang keduanya berbeda, otoritas Batam bertugas mengelola kawasan ekonomi khusus skala besar, seperti industrinya. Kewenangan ini bertabrakan dengan tugas Pemda untuk mengeluarkan perizinan.
"Jadi kewenangan yang overlap ini harus disederhanakan. Perizinan yang dikeluarkan Pemda harusnya sudah menyederhanakan yang di otoritas batam dan sebaliknya," cetus Franky.
Ia melanjutkan, untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada BKPM untuk segera menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam, BKPM BP Batam, pihak kepolisian, pengusaha dan pihak terkait guna menindaklanjuti keluhan investor soal maraknya aksi demo buruh di Batam.
"Presiden meminta saya untuk melakukan hal-hal yang perlu di koordinasikan. Saya berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait," ujarnya. (Fik/Gdn)
Demo dan Upah Buruh Jadi Penyebab Siemens Cabut dari Batam
Presiden Joko Widodo meminta kepada BKPM untuk segera menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam.
Advertisement