Sukses

Menteri ESDM Sambut Baik Pemda Kaltim Terlibat di Blok Mahakam

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, keterlibatan pemerintah provinsi Kalimantan Timur kelola blok mahakam dapat memberi manfaat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyambut baik kabar Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah menerima jatah keterlibatan (participating interest/PI) 10 persen untuk mengelola blok Mahakam.

Sudirman mengaku belum mendapat kabar resmi dari Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek atas kabar tersebut, dan hanya mendapat informasi dari media.

"Saya tadi baca berita online tapi belum berkomunikasi dengan Pak Awang," kata Sudirman, di Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (10/7/2015).

Namun Sudirman yakin, Pemerintah Kalimantan Timur memahami skema PI, dan ia menyambut baik kabar  keputusan tersebut. "Saya yakin pak Awang orang yang bijak, pasti beliau memahami yang terbaik. Yang terbaik itu sebetulnya bagaimana caranya PI itu betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat," kata Sudirman.

Sudirman mengatakan, jika proses pembagian kewenangan tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu PT Pertamina (Persero), PT Total E&P Indonesia, Inpex Coporation dan Pemerintah daerah, maka sebelum akhir tahun akan terbentuk Product Sharing Contrac (PSC) Blok Mahakam generasi baru.

"Presiden sudah memutuskan itu. Saya mendengar dari berita bahwa pak Awang meminta masyarakat meminta itu dengan baik. Itu artinya akan menyimpulkan seluruh proses. Kemarin Total juga menyatakan telah siap bersama-sama Pertamina dan Inpex. Kalau semua pihak selesai. Alhamdulilah tanda-tandanya ada kesepakatan. Malahan Total, Inpex, Pertamina ada kesepakatan pada Agustus," pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan untuk berpartisipasi untuk mengelola Blok Mahakam.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Mukmin Faisyal mengatakan, Pemerintah Provinisi kalimantan Timur telah menyiapkan tersebut BUMD sejak 7 tahun lalu. BUMD tersebut memang khusus untuk berpartisipasi dalam alih kelola blok Mahakam yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Selama 7 tahun Pemerintah Provinsi kalimantan Timur berupaya optimal. Menyiapkan BUMD, menyiapkan diri dengan baik untuk ikut bersama PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Pusat dalam upaya untuk alih kelola blok Mahakam," kata Mukmin.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menuturkan, Pertamina berniat mengelola 70 persen Blok Mahakam, setelah mendapat hasil.  Baru hasil tersebut dibagi ke Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan nantinya.

"Secara kewajiban akan dipikul dulu oleh Pertamina. Dan akan dibayar ketika bagi hasil itu mulai," tutur Dwi.

Dwi menambahkan, berdasarkan surat keputusan Pemerintah, Pertamina ditugaskan menjadi operator saat kontak itu berakhir di 2017. Kemudian Pertamina boleh menggandeng mitra yaitu, Total, Inpex dan juga dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk Total dan Inpex mendapat porsi 30 persen. Sedangkan BUMD masih dalam perhitungan. (Pew/Ahm)