Sukses

PLN Bakal Tertibkan Pengguna Listrik Nakal di Seluruh Indonesia

PLN telah memberikan subsidi listrik kepada 44 juta warga di seluruh Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengaku akan menertibkan para pengguna listrik nakal di seluruh Indonesia demi menciptakan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir‎ mengungkapkan, PLN mengakui di lapangan ada beberapa masyarakat mampu yang menikmati subsidi dengan berbagai akal.

"Direktur saya kemarin keliling, ada rumah gede, mobil Alphard, listriknya 900 Watt, tapi itu tidak satu, AC pakai meteran listrik 900 Watt sendiri, pompa air sendiri, satu rumah bisa lima meteran listrik yang semua 900 Watt, kan ini‎ ngawur," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Sofyan melanjutkan, banyak pemilik rumah kontrakan atau rumah indekos yang memanipulasi penggunaan listrik dengan memasang meteran listrik 450-900 Watt per kamar. "‎Ini juga satu penggunaan yang bakal ditertibkan," tambahnya.

Penertiban tersebut diakui Sofyan tidak akan mudah dilakukan. Dirinya memperkirakan penertiban tersebut akan memakan waktu hingga 2 tahun. Adapun dua hal yang bakal dilakukan PLN kepada pelanggan nakal tersebut adalah disarankan melakukan upgrade meteran listrik, jika tidak diancam akan dicabut penggunaannya.

Sofyan menjelaskan PLN saat ini memberikan subsidi listrik kepada 44 juta warga di seluruh Indonesia. Hal itu diakui Sofyan terlalu banyak mengingat data masyarakat kurang mampu di Indonesia hanya sekitar 15,5 juta orang sesuai dengan data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ketidaktepatan subsidi ini saya pikir besar sekali, puluhan triliun, ini kan bisa dipakai buat yang lain, buat orang miskin yang lain, buat kesehatan, buat pertanian, saya sih paling minta sedikit buat tambahin equity," paparnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo Senin (13/7/2015) pagi. PLN meminta persetujuan dan dukungan kebijakan untuk menertibkan para pengguna listrik yang nakal tersebut. Tanpa pikir panjang, Sofyan mengaku Presiden Jokowi mengaku bakal mendukung hal itu. (Yas/Gdn)