Kemana Saja Dana Perkebunan Kelapa Sawit Mengalir?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengaku bisa mengumpulkan hingga Rp 10 triliun celengan sawit dari pungutan ekspor CPO. Dana tersebut digunakan untuk beberapa program prioritas BPDP setelah eksportir ditarik pungutan US$ 50 per ton mulai 16 Juli 2015.

Direktur Utama BPDP, Bayu Khrisnamurti mengungkapkan ada dua program besar BPDP. Pertama, meremajakan 2.000 hektare (ha) kebun kelapa sawit dari total kebutuhan 300 ribu ha di seluruh Indonesia.

Kedua, dukungan konsumen untuk konsumsi biodiesel atau campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sesuai mandat pemerintah 15 persen.

"Kita ingin mendukung perkebunan rakyat melalui pungutan dana. Dalam dua minggu ini, kita sudah mengidentifikasi ada 2.000 ha perkebunan rakyat di Pekanbaru dan Jambi untuk di replanting atau diremajakan," ujar Bayu saat Konferensi Pers, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

BPDP, lanjut Eks Wakil Menteri Perdagangan ini, telah menyiapkan model revitalisasi kebun kelapa sawit tersebut. Peremajaan kebun dikhususkan bagi perkebunan rakyat milik petani plasma atau hasil swadaya masyarakat yang sudah dinilai uzur kebunnya.

"Setelah libur Lebaran selesai, kami akan melaksanakan peremajaan kebun itu," tegas dia.

Bayu mengaku, revitalisasi kebun kelapa sawit ini membutuhkan investasi hingga Rp 60 juta per ha. BPDP, Bayu menambahkan akan mendukung para petani lewat mekanisme kredit jangka panjang dengan bunga rendah.

Program selanjutnya yang dibiayai dari celengan sawit ini, kata dia, BPDP akan memberikan dana dukungan sebesar Rp 600 sampai Rp 700 per liter Solar, sesuai harga CPO dan minyak mentah. Dana itu diluar subsidi pemerintah untuk BBM jenis Solar sebesar Rp 1.000 per liter.

"Jadi konsumen (pengguna biodiesel) akan memperoleh benefit dengan hitungan Rp 1.600-Rp 1.700 per liter Solar," ujar Bayu.

Program BPDP lainnya, adalah riset pengembangan sumber daya manusia, promosi dan bantuan advokasi untuk Indonesia atas berbagai kasus yang menyangkut produk kelapa sawit dalam negeri.

"Indonesia sedang menghadapi beberapa tuduhan seperti dumping atau kasus lainnya di beberapa negara. Jadi kami mau bantu melakukan negosiasi dan sebagainya," tandas dia. (Fik/Ahm)