Program Dana Desa Jokowi Diyakini Cegah Urbanisasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah mengebut pemerataan pembangunan desa di seluruh Indonesia melalui anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa. Upaya ini diharapkan dapat membendung arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, tren urbanisasi terjadi secara global dan merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya kecenderungan warga di dunia lebih memilih tinggal di kota daripada di desa.

"Kecenderungan manusia ini mau urbanisasi. Bukan cuma di Indonesia, di Taiwan pun begitu. Di negara tersebut, orang yang tinggal di pedesaan susah mencari istri karena wanita Taiwan enggak mau tinggal di desa," ujar dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Pemerintah, kata Sofyan, mempunyai cara untuk menahan atau mengurangi urbanisasi yang kerap terjadi saat momen mudik Lebaran. Di mana warga desa berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman dan mengadu nasib ke kota besar, seperti Jakarta.

Pemerintah Jokowi, sambung Sofyan, sudah menganggarkan dana desa Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan memperkuat infrastruktur di masing-masing desa, sehingga menciptakan kesempatan kerja.

"Desa-desa di Indonesia ketinggalan dengan infrastrukturnya, dan diberikan dana desa. Tujuannya memperkuat infrastruktur di pedesaan supaya desa lebih hidup dan memberi peluang kerja serta mengerem arus urbanisasi. Diharapkan malah ada pembalikan," jelasnya.

Mengutip studi dari McKinsey, Sofyan mengatakan, ada sekira 40 kota yang akan berkembang dengan jumlah penduduk di atas 10 juta ke depan.
"Makanya kita akan melihat program dana desa ini 5-10 tahun mendatang. Apakah program ini memberi hasil seperti yang diharapkan atau tidak. Jika tidak, kita akan me-review lagi," cetus Sofyan. (Fik/Gdn)