El Nino Ancam Krisis Pangan, Jokowi Harus Buka Keran Impor

Kekeringan melanda sejumlah daerah — kekeringan akan berlanjut sampai Oktober mendatang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) diimbau membuka keran impor pangan guna mengantisipasi krisis pangan akibat kekeringan atau El Nino yang melanda Indonesia. El Nino diprediksi mulai terasa pada satu atau dua bulan dan akan menyusutkan produksi pangan.

Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (BNI) Tbk, Ryan Kiryanto mengungkapkan, kekeringan akan mengganggu musim panen raya dan produksi pangan terutama padi di sejumlah daerah yang menjadi lumbung beras.

"Efek El Nino akan terasa satu-dua bulan ke depan ketika produksi bahan pangan menyusut karena beberapa daerah lumbung beras, jagung, kedelai mengalami kekeringan sehingga mengganggu panen raya," ucap dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Untuk mengatasi skenario terburuk ini, kata Ryan, pemerintah harus mengupayakan berbagai cara karena El Nino mengancam dan berdampak buruk bagi sektor pertanian maupun perkebunan secara umum.

"Pemerintah perlu mengaliri sungai, waduk dan DAM agar tetap lancar dengan debit air memadai," ujarnya.

Di samping itu, lanjut dia, Perum Bulog harus siap mengantisipasi apabila terjadi kelangkaan komoditas pangan. Caranya, sambung Ryan, dengan turun ke pasar untuk mencegah lonjakan harga.

"Jika perlu keran impor dibuka agar pasokan tidak terkendala," harap Ryan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memberi sinyal kemungkinan impor pangan bila terjadi krisis pangan akibat produksi pertanian melorot karena El Nino. "Kalau perlu impor pangan, kita akan impor. Tapi jika perlu ya, ingat," tegas Sofyan.

Sementara Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, saat ini sudah terjadi musim kering atau hari tanpa hujan. Dan kekeringan akan berlanjut sampai Oktober mendatang.

"Sekarang sudah mulai hari tanpa hujan, tapi mungkin musim kering paling cepat sampai September atau Oktober ini," kata dia.

Diterangkan Suahasil, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun dalam APBN-P 2015. Dia merinci, cadangan beras pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun dan anggaran cadangan pangan Rp 2 triliun.

"Itu semua bisa dipakai kalau terjadi krisis (pangan) atau situasi-situasi kritis. Jadi pemerintah sudah punya lho anggaran kalau ada kekurangan," tukas dia. (Fik/Ndw)