Di Era Jokowi, Kemiskinan Ditargetkan Turun 7%

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan angka kemiskinan ditargetkan menurun 7 persen-8 persen pada 2019 melalui berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan kemiskinan itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN). Untuk itu, Badan Pusat Statistk (BPS) akan melakukan sensus pendataan kemiskinan pada September 2015.

"Saat ini kemiskinan 10,96 persen dan ditargetkan menurun 7-8 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan," kata Khofifah usai peresmian jembatan gantung di Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak seperti dilansir dari Antara, Sabtu (8/8/2015).

Khofifah menyebutkan, Kementerian Sosial meluncurkan berbagai program sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan juga peningkatan pendapatan ekonomi. Misalnya, ujar dia, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memutus angka kemiskinan.

Sebab tujuan PKH tersebut untuk mencegah anak-anak putus sekolah pada pendidikan SD, SMP dan SMA. Selain itu juga mengantisipasi kematian ibu dan bayi dengan memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas maupun tenaga medis lainnya.

"Saya kira program ini meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, terutama bagi kelompok masyarakat sangat miskin," katanya.

Menurut dia, program sosial lainnya untuk menanggulangi kemiskinan tersebut yakni digulirkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memberikan bantuan penguatan modal bagi masyarakat miskin.

Program KUBE itu diharapkan masyarakat dapat menciptakan pelaku usaha, seperti pedagang, kerajinan dan peternakan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

"Kami minta bupati sebagai kepala daerah agar warga yang menerima PKH diprioritaskan mendapat KUBE agar membuka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik," katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, pemerintah kini sedang melakukan verifikasi dan validasi data agar penyaluran program sosial benar-benar tepat sasaran.
"Kami berharap data itu akurat dan bisa dijadikan rujukan warga miskin untuk mendapat berbagai program sosial," katanya.

Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Asep Saefulloh mengatakan penyaluran dana PKH ini berjalan dengan baik sejak 2010 sampai 2015 hingga kini tidak ditemukan masalah.

Saat ini, jumlah penerima PKH di Lebak tercatat 18.104 rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Mereka para penerima PKH berdasarkan mekanisme pemilihan sesuai kriteria yang ditetapkan, seperti ibu hamil/nifas, memiliki bayi sampai usia 6 tahun dan anak usia sekolah sampai dengan 18 tahun.

"Kami terbantu dengan adanya PKH, selain bisa meningkatkan derajat kesehatan juga dapat mengantisipasi anak-anak putus sekolah bagi warga miskin," katanya. (Antara/Amd/Ndw)