Pariwisata di Lombok Terkendala Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dianugerahi berbagai obyek wisata yang tak kalah indahnya dengan Pulau Bali. Namun dari sisi infrastruktur, banyak tempat wisata di Lombok yang belum mendapat dukungan yang memadai.

Presiden Direktur PT Trias Jaya Propertindo atau TJP Group, Djaja Roeslim mengungkapkan, Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi pariwisata yang sedang naik daun dan punya prospek berkembang di masa mendatang. Hal itu sejalan dengan strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata nasional yang akan difokuskan di tiga grater yakni Greater Bali (termasuk Lombok, Banyuwangi, Bromo dan seterusnya). Lalu Greater Jakarta (termasuk Jabar bagian barat, Cianjur, Cipanas, Sukabumi), dan Greater Batam.

"Sekarang turis yang berkunjung ke Lombok semakin banyak, dan ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah termasuk infrastrukturnya," keluh Djaja dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Senin (10/8/2015).

Pengusaha properti yang sedang mengembangkan resort di Gili Air, Lombok, itu mengakui kondisi infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor pariwisata di pulau seluas 4.725 kilometer persegi tersebut, terutama di gugusan pulau kecil (gili) yang berada di utara Pulau Lombok.

Di Gili Air misalnya, menurut Djaja, saat ini banyak infrastrukturnya yang belum memadai. Selain keterbatasan kapasitas air bersih dan listrik, kondisi jalan di Gili Air juga masih sekadarnya. Beberapa titik sudah di paving block, namun sebagian besar masih tanah berpasir.

"Debit air bersih dari PDAM Lombok Utara kecil sekali. Demikian juga dengan kapasitas listrik yang terbatas sehingga listrik kerap padam. Pengelola hotel terpaksa siapkan genset sendiri," ujar dia.

Kendala utama lain adalah infrastruktur pelabuhan yang memprihatinkan. Dia menyebutkan dermana jetty di Gili Air belum memadai, sehingga turis terpaksa harus berbasah-basahan saat turun dari kapal maupun boat. Selain itu, frekuensi feri fastboat menuju Gili Air yang kini terbatas juga perlu diperbanyak.

Masalah aspek legalitas lahan di Lombok juga masih banyak menjadi hambatan dalam berinvestasi wisata di daerah tersebut. Djaja menyebutkan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih memiliki lahan seluas 70 hektare (ha) di Gili Trawangan dan 30 ha di Gili Air yang masih dikuasai warga. Padahal status lahan-lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu sudah berstatus milik pemerintah daerah.

"Banyak lahan yang sebenarnya milik pemerintah daerah namun dikuasai dan disewa-sewakan warga setempat. Kondisi itu membuat investor was-was berinvestasi di daerah tersebut, apalagi kalau pemerintah daerah tidak tegas," kata pengusaha muda yang kini menjabat Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Khusus Batam itu.

Djaja berharap industri pariwisata di Pulau Lombok akan terus berkembang, karena selain menambah pemasukan bagi daerah, sektor pariwisata juga membuka lapangan kerja yang besar bagi warga setempat.

TJP Group berencana menambah investasi sebesar Rp 50 miliar untuk pengembangan tahap kedua proyek Gili Air Lagoon Resort di Gili Air, Lombok, NTB. Sebelumnya perusahaan properti asal Batam itu telah menanamkan investasi sekitar Rp 20 miliar untuk pengembangan proyek seluas 2,3 hektare (ha) tersebut.

Reporter: Muhammad Rinaldi

(Rinaldi/Gdn)