Sukses

Pedagang Daging Sapi di Yogya Ogah Ikut Mogok Jualan

Saat ini harga daging di Yogya berada di kisaran Rp 100 ribu-Rp 105 ribu per kg.

Liputan6.com, Yogyakarta - Adanya aksi mogok jualan yang dilakukan pedagang daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tidak berpengaruh ke daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Sapi Plered Ilham Jayadi memastikan para pedagang daging sapi tidak akan melakukan aksi mogok seperti di Jakarta. Pasalnya, ketersediaan daging sapi di Yogya cukup untuk memenuhi kebutuhan daging setiap harinya.

Contohnya di Bantul, ketersediaan daging mencapai 30-35 ekor sapi per hari untuk memenuhi kebutuhan daging di Kota Yogya, Sleman dan Kulonprogo. Sehingga harga daging tidak naik setinggi di Jabodetabek. Saat ini harga daging di Yogya berada di kisaran Rp 100 ribu-Rp 105 ribu per kilogram (kg).

"Kita tidak akan mogok, kalau kita sampai mogok akan mempermalukan pemerintah. Namun pemerintah harus sadar seharusnya datanya yang selama ini ada harus dievaluasi," ujarnya, Selasa (11/8/2015).

Ilham memperkirakan tingginya harga daging disebabkan minimnya pasokan akibat pemangkasan kuota impor sapi yang dilakukan pemerintah.  "Ya mungkin dari sisi kenaikan harga tidak separah yang di Jakarta, karena di sana bahan baku tidak ada," ujarnya.

Menurut Ilham, saat ini yang perlu diwaspadai adalah kebijakan pemerintah yang tak hanya mengimpor sapi namun juga daging beku. Pedagang daging sapi masih bisa mendapatkan margin tambahan dari penggemukan, namun untuk daging beku dikhawatirkan ada pihak yang mengambil keuntungan.

"Yang dirugikan peternak, konsumen juga pemerintah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ilham juga meminta pemerintah agar menghitung kembali data populasi sapi yang ada di Indonesia. Apakah sudah sesuai jumlah sapi dengan data yang ada saat ini.

"Perbaikan program pemerintah untuk bisa mendongkrak produksi sapi lokal. Ketiga kesadaran peternak apakah mampu apa tidak memenuhi kebutuhan nasional
kemudian konsistensi kebijakan pemerintah yang ada dalam aturan lalu perbaikan SDM," ujarnya.

(Fathi mahmud/Ndw)Â