Pertama Kali, Presiden Jokowi Sampaikan Nota Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Tiga hari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, atau pada Jumat 14 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Kenegaraan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2016 di hadapan DPR.

Ini adalah pertama kalinya Jokowi tampil untuk agenda sakral tersebut setelah 10 bulan memimpin Indonesia. Dari agenda yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Jumat (14/8/2015), Jokowi dijadwalkan membuka agenda penting ini dengan pidato kenegaraan pada pukul 09.40 WIB di gedung DPR, Jakarta. Pidato tersebut akan dilakukan di hadapan seluruh menteri Kabinet Kerja dan seluruh anggota DPR.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian RAPBN 2016 oleh Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB. Setelah agenda Presiden tuntas, selanjutnya 15 menteri Kabinet Kerja akan hadir untuk menyerahkan Nota Keuangan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal pada pukul 17.00 WIB.

Seperti diberitakan sebelumnya, asumsi dasar dalam RAPBN 2016 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6 persen atau lebih rendah dari yang diusulkan 5,8 persen-6,2 persen. Inflasi tetap di kisaran 3 persen sampai 5 persen. Nilai tukar rupiah dari usulan Rp 12.800-Rp 13.200 per dolar AS menjadi Rp 13.000 sampai Rp 13.400 per dolar AS.

Sementara tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4 persen-6 persen. Harga minyak (ICP) lebih rendah menjadi US$ 60-US$ 70 per barel dari sebelumnya US$ 60-US$ 80 per barel. Lifting minyak dari 830 ribu-850 ribu barel per hari menjadi 800 ribu-830 ribu barel per hari. Lifting gas bumi dari 1.100-1.200 ribu barel setara minyak per hari menjadi 1.100-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan dalam 2016, dijelaskan Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, asumsi angka pengangguran antara yang diusulkan pemerintah dengan hasil pembahasan tidak mengalami perubahan sebesar 5,2 persen-5,5 persen.

Sama halnya dengan target angka kemiskinan yang tidak beranjak yakni 9 persen-10 persen. Sementara kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin atau indeks gini rasio ‎menurun dari 0,4 menjadi 0,39. "Indeks pembangunan manusia naik dari 69,4 menjadi 70,10," cetus Ahmadi.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan strategi dalam penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pertama, strateginya memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing.

Kedua, memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program prioritas di tengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons ketidakpastian.

Ketiga, mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. "Dengan strategi ini, diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan," tandas Ahmadi. (Fik/Gdn)