Tanggapan Menteri Perdagangan Soal Stabilkan Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong tengah menjadi sosok yang paling dicari para awak media terkait dengan persoalan harga pangan. Dalam pidatonya saat Sidang Paripurna MPR, harga pangan merupakan perhatian utama ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masalah harga pangan termasuk kenaikan harga daging sapi juga menjadi salah satu hal dibenahi oleh Kementerian Perdagangan. Permasalahan lain adalah menggenjot kinerja ekspor karena ada kekhawatiran ekspor semakin melemah akibat perlambatan ekonomi China dan kebijakan devaluasi Yuan.

Sayang, saat dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Lembong enggan menjawab secara detail. Dia hanya meminta waktu agar dapat mempelajari secara mendalam permasalahan pangan dan lainnya, sehingga diperoleh kebijakan yang tepat.

"Belum waktunya saya bicara, mohon bantuannya kepada teman-teman beri saya waktu sedikit saja satu sampai dua hari lagi. Saya tidak mau sembarangan ngomong, karena saya ingin mempelajari semuanya secara mendalam," ujar Thomas Lembong.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan pertamanya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR RI membeberkan alasan pentingnya pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pada awal kepemimpinannya.

Jokowi mengaku, subsidi BBM yang ada saat ini tidak tepat sasaran, tidak seharusnya masyarakat yang memiliki mobil pribadi menikmati subsidi BBM yang diberikan pemerintah dengan nilai mencapai Rp 240 triliun.

"Rp 240 triliun subsidi BBM hanya di bakar di jalan dan dinikmati yang punya mobil pribadi bukan di gunung-gunung, pesisir atau mereka yang duduk di bawah baris kemisikinan, itu saya sebut tidak benar," tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari, apa yang menjadi keputusannya itu adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. Akibat kebijakan itu banyak masyarakat yang biaya hidupnya meningkat akibat naiknya beberapa harga bahan pokok.

Namun ditegaskan Jokowi, apa yang diputuskannya tersebut‎ demi masa depan bangsa yang lebih baik. "Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita, namun jangka panjang nanti akan berbuat manis," ujar Jokowi. (Fik/Ahm)