Belanja Negara Tembus Rp 2.121 Triliun di 2016

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.121,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau naik Rp 137,1 triliun dari alokasi tahun ini Rp 1.984,1 triliun.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2016, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut Jokowi, dana ini akan digunakan untuk dua kantong belanja yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp 558,7 triliun.

Kemudian kantong kedua yaitu untuk transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp 782,2 triliun. "Dari total dana itu, dana transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp 735,2 triliun dan dana desa Rp 47 triliun," kata Jokowi.

Untuk menutupinya, pemerintah menggenjot pendapatan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun pada tahun depan, naik Rp 86,5 triliun dari sebelumnya Rp 1.761,6 triliun. Pendapatan dalam negeri akan berkontribusi sekitar Rp 1.846,1 triliun dan penerimaan hibah Rp 2 triliun.

Sektor pajak akan menjadi andalan dengan target penerimaan Rp 1.565,8 triliun, atau naik Rp 76,5 triliun dari sebelumnya Rp 1.489,3 triliun. "Dengan penerimaan sebesar itu, maka porsi penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 13,25 persen," kata Jokowi.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak pada tahun depan ditargetkan Rp 280,3 triliun. "Penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas, diperkirakan akan mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," jelas dia.

Dengan begitu akan terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap PDB.  Angka ini naik dari sebelumnya 1,9 persen. Rencananya kekurangan anggaran untuk memenuhi belanja negara akan diambil dari utang dalam negeri Rp 272 triliun dan utang luar negeri Rp 1,2 triliun.

"Sumber pembiayaan luar negeri dipilih secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah," ungkapnya. (Dny/Ndw)