Menteri Rini Ungkap Alasan Sentil Rizal Ramli soal Garuda

Liputan6.com, Jakarta - Komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli terkait larangan pembelian pesawat jenis Airbus A350 oleh Garuda Indonesia sempat membuat gusar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Pasalnya, Rizal dianggap tidak berhak mencampuri urusan Garuda yang notabene-nya di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan Kemenko Kemaritiman.

"Saya ditanya oleh kolega, kenapa menjawab komen Rizal Ramli nyolot? Saya bilang saya tidak nyolot, tapi hanya menekankan bahwa BUMN itu bukan di bawah Menko Maritim, tapi di bawah Menko Ekonomi. Itu saja," tegas Rini dihadapan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015) malam.

Menurutnya, Menko Maritim dan seluruh masyarakat harus mengetahui posisi industri penerbangan dunia, di mana setiap berencana melakukan order pembelian maupun hak sewa operasi (leasing) armada pesawat memakan waktu cukup lama.

Dia mengakui, Garuda Indonesia telah menandatangani Letter of Intent dengan Airbus dan Boeing untuk memesan puluhan unit pesawat berbodi besar (wide body). Namun perjanjian tersebut masih bisa dibatalkan.

"Letter of intent itu di bawah MoU, bisa dibatalkan. Kita mengatakan Garuda ada intensi untuk kemungkinan melakukan leasing atau order pesawat. Jadi belum ada apa-apa atau komitmen," ucapnya.

Saat ini, Rini menjelaskan, maskapai penerbangan pelat merah itu mempunyai pesawat berbadan besar sebanyak 33 unit. Sebanyak 22 diantaranya, masa hak sewa operasi pesawat itu akan segera berakhir 5-10 tahun mendatang dan Garuda harus mulai memikirkan penggantinya.

"Di industri penerbangan, order pesawat saja memakan waktu 3-5 tahun, karena ada wait list-nya. Terakhir, Garuda baru menerima beberapa pesawat Airbus dan Boeing yang sebelumnya sudah di order sejak 2007. Jadi ini yang harus dimengerti semuanya, posisi dunia penerbangan," ujar Rini.

Dia bahkan meminta Airbus untuk menaikkan pesanan komponen ke Dirgantara Indonesia dan membantu BUMN tersebut untuk mengantongi sertifikat CN 219 agar bisa dijual ke Eropa.

"Tapi ini saya bicara tanpa komitmen apa-apa lho. Tujuan saya, kalau harus wait list, maka wait list orderan Garuda sudah di depan. Yang pasti Letter of Intent bukan saya yang buat dan saya tidak hadir di penandatanganan tersebut," pungkas Rini. (Fiki/Ndw)