Jokowi Ingin Punya BUMN Panas Bumi, Ini Kata Menteri Rini

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola energi panas bumi (geothermal) ditanggapi langsung Menteri BUMN Rini Soemarno. Pemerintah ingin mengembangkan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang panas bumi.

Usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rini mengakui bahwa Indonesia telah mempunyai beberapa BUMN yang mengelola energi panas bumi, seperti PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang membidangi usaha panas bumi dengan membangun PLTP Kamojang.

"Kan sudah ada sebelumnya (BUMN), tapi memang kita harus kembangkan lebih besar. Seperti Pak Presiden katakan sudah banyak swasta masuk ke situ, tapi kita sudah kembangkan kok seperti PLTP Kamojang milik Pertamina, itu kan panas bumi," terang dia di Gedung DPR, Kamis (20/8/2015) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan, saat ini porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi masih kecil dan mayoritas yaitu 95 persen dikuasai oleh energi fosil.

"Saat ini energi fosil masih besar 95 persen dari bauran energi nasional," kata Jokowi.

Menurut informasi yang didapatnya, energi baru terbarukan khususnya panas bumi memiliki potensi yang besar mencapai 29 ribu megawatt (MW). Karena itu, dia memiliki gagasan untuk membuat BUMN yang khusus mengembangkan energi panas bumi.

"Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari pak Menteri, kita memiliki potensi sampai 29 ribu MW ini kekuatan besar. Kalau diperlukan buat BUMN khusus untuk mengurus ini karena Jawa Sumatera sampai Papua potensi kita," paparnya.

Karena itu pemerintah harus serius dan fokus dalam pengembangan energi yang tak akan habis sampai kiamat tersebut.

Jokowi mengungkapkan, pemerintah telah memiliki jurus agar investor tertarik mengembangkan energi baru, diantaranya memberikan insentif, tarif yang sesuai dengan keekonomian dan kemudahan perizinan.

"Sebab itu ke depan serius memberi perhatian kepada EBT sebab itu masalah yang berkaitan dengan insetif, bekaitan tarif, perizian bekaitan dengan EBT kita beri perhatian khusus entah kenaikan tarif dan lain-lainnya," tutupnya. (Fik/Ndw)