Negara Suntik Modal Rp 10 Triliun ke PLN, Untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pagu Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Jumlah ini merupakan yang terbesar diantara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, PLN memperoleh jatah PMN paling besar untuk kegiatan elektrifikasi sampai ke daerah-daerah terpencil, membangun transmisi selain pembangkit listrik walaupun porsi tugas PLN sudah diturunkan dari membangun 10 ribu Mw menjadi hanya 5 ribu Mw.

"Memang sudah berkurang tugasnya, tapi PLN harus cepat membangun transmisi 46 ribu kilometer. Kita tidak ingin terjadi transmisi belum selesai saat pembangkit listrik sudah siap. Jadi butuh modal buat bangun transmisi," jelas dia di Gedung DPR, Kamis (20/8/2015) malam.

Rini menambahkan, BUMN kelistrikan tersebut memperoleh suntikan modal tertinggi sebagai pengganti karena penurunan jumlah subsidi untuk PLN lebih dari Rp 23 triliun pada rancangan anggaran negara tahun depan.

Seperti diketahui, dari data Nota Keuangan dan RAPBN 2016, pemerintah menganggarkan pagu PMN untuk BUMN Rp 39,42 triliun dari total suntikan modal yang dialokasikan tahun depan senilai Rp 48,2 triliun. Khusus untuk perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN, nilai suntikan modal tunai Rp 28,75 triliun dan non tunai Rp 2,5 triliun.

PMN tahun ini, Rini bilang, ditekankan pada BUMN sektor konstruksi dan infrastruktur untuk penguatan modal karena adanya penugasan langsung dari pemerintah. Sebagai contoh, sambungnya, PT Jasa Marga Tbk dan PT Waskita Karya (Persero). Keduanya dimandatkan untuk membangun Trans Jawa.

"Program tahun ini menyambungkan Trans Jawa. Ada beberapa ruas yang dimiliki swasta yang bermasalah tapi masih punya konsesi jalan tol itu. Jasa Marga dan Waskita Karya harus mengambil alih konsesi itu, sehingga target Merak-Pasuruan rampung 2018. Jadi butuh PMN," terang dia.

Selain itu, dijelaskannya, ada suntikan modal bagi Jamkrindo dan Askrindo karena peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui subsidi bunga tahun ini dan tahun depan. Termasuk untuk PT Krakatau Steel Tbk yang akan menerima PMN tunai dan non tunai pada tahun depan.

"Kalau non tunai diberikan ke Krakatau Steel itu PMN yang tahun lalu tidak jadi tapi sudah masuk equity. Mereka juga industri strategis yang prioritas untuk produksi baja yang akan ditingkatkan penggunaannya bagi industri dalam negeri," cetus Rini.

Adapun rincian PMN untuk BUMN sebesar Rp 39,42 triliun di RAPBN 2016, dalam bentuk tunai, antara lain:

1. Perum Bulog Rp 2 triliun
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun
5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun
6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun
7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun
8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun
9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun
10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
11. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 triliun
13. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun
14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 triliun
15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
17. PT Askrindo (Persero) Rp 500 miliar
18. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
19. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 500 miliar

PMN untuk BUMN yang diberikan secara non tunai, antara lain:

20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,4 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 miliar
22. Perum Perumnas Rp 235,4 miliar
23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp 564,8 miliar
24. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,1 miliar
25. PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar

(Fik/Ndw)