Sukses

Sulit Dicapai, Target Swasembada Daging Perlu Dikaji Ulang

Program swasembada daging dinilai kurang relevan jika dibanding dengan kondisi saat ini.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah perlu mengkaji ulang rencana target swasembada daging. Pasalnya, program tersebut dinilai kurang relevan jika dibanding dengan kondisi saat ini.

Komisioner KPPU Nawir Messi mengatakan, untuk swasembada daging tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek.

"Saya setuju dengan swasembada. Tidak ada satu bangsa yang swasembada dalam waktu 2-3 tahun karena swasenbada itu butuh jangka panjang," katanya di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang dibuat saat ini belum cukup menopang swasembada daging. Lantaran, tidak bisa mengatasi persoalan pasokan yang berimbas pada kenaikan harga daging dalam jangka pendek.

"Kalau mau diteruskan perlu redesign kerangka kebijakan supaya tak terjadi persoalan jangka pendek," tuturnya.

Sebut saja, persoalan data saja belum ada patokan baku terkait jumlah pasokan. Padahal, data merupakan patokan utama pengambilan keputusan. "Sekarang hampir semua instansi punya data sendiri-sendiri. Jadi saya kira harmonisasi, sinkronisasi jadi mutlak," katanya.

Lalu, mesti ada pembeda data untuk industri dan peternak. Selama ini, data peternak rumahan atau petani dimasukan dalam potensi sapi. Padahal, penjualan sapi dari petani hanya dilakukan pada kondisi tertentu seperti untuk biaya sekolah dan pernikahan.

Hal tersebut dianggap tidak responsif dalam menghadapi permintaan masyarakat.

Pernyataan Nawir senada dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapennas Sofyan Djalil. Dia sebelumnya menjelaskan, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah memang mempunyai program swasembada daging.

Program tersebut sudah dimulai sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian dilanjutkan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan langkah mengurangi impor.

"Dua minggu lalu pedagang mogok jualan daging sapi. Barang kali itu puncak permasalahan. Barang kali policy yang menyebabkannya. jadi harus dilihat apakah program swasembada daging tepat sasaran atau tidak," kata dia.

Persoalan tersebut mendesak untuk dilesesaikan dengan segera. Apalagi alokasi untuk swasembada daging menggunakan dana yang besar. "Saya dengar alokasi dananya sampai Rp 17 triliun hanya untuk swasembada daging. Ini perlu kami lihat lagi," tandas dia. (Amd/Ndw)