Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya akan melakukan lima gebrakan besar dalam rangka mengurangi waktu bongkar muat kapal (dwelling time). Strategi ini disiapkan menyusul perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat marah akibat lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan lima langkah tersebut akan dibahas secara dalam mulai pekan depan.
"Kami akan mulai rapat membedah hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi dwelling time," ujar dia saat ditemui di kediamannya Jalan Bangka, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Advertisement
Lima langkah itu, kata Rizal, pertama, meningkatkan jumlah eksportir dan importir yang berada di jalur hijau. Artinya, perusahaan yang ada di zona tersebut mempunyai rekam jejak jelas, terdaftar dan terpercaya serta tidak nakal.
"Waktu saya jadi Menko Perekonomian, saya bikin jalur merah dan jalur hijau. Jalur hijau berarti importir terpercaya, tidak aneh dan neko-neko, nyaris lewat begitu saja. Sedangkan yang lain harus diperiksa di jalur merah. Walaupun jumlahnya kecil, tapi karena diperiksa maka sering dijadikan permainan," tegas Rizal.
Kedua, menaikkan biaya penyimpanan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Lantaran, Rizal mengaku ongkos 'parkir' kontainer di Pelabuhan terbilang murah dibanding jika harus menyimpannya di gudang milik swasta.
"Akibatnya orang senang nyimpan kontainer sampai dua atau tiga bulan, tidak diambil. Jadi kita perbaiki kebijakan harganya supaya orang cepat keluarkan kontainer dari Pelabuhan," terang dia.
Langkah ketiga, sambungnya, membuat jalur kereta api yang menghubungkan kontainer ke Pelabuhan, tepatnya tempat loading dan uploading kontainer sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau menambah beban di Tanjung Priok.
"Keempat, perbaiki sistem teknologi informasi atau ICT supaya eksportir maupun importir tahu keberadaan persis kontainer di Pelabuhan. Karena selama ini ICT tidak canggih seperti di luar negeri, maka saat pengusaha mencari kontainernya tidak tahu, jadi mesti bayar," ucap Rizal.
Langkah kelima, tambah Rizal, memberantas para mafia di Pelabuhan yang mengeruk keuntungan dari kegiatan dwelling time. Dalam hal ini, Rizal mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian RI, Panglima ABRI, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL). (Fik/Ahm)