Bahas Ekonomi Global, Presiden Jokowi Panggil Seluruh Gubernur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (24/8/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, diantaranya masalah penegakan hukum dan masalah penyerapan anggaran dan belanja daerah serta dampak menurunnya perekonomian global bagi Indonesia. ‎

Acara tersebut berdasarkan jadwal agenda Presiden RI, dimulai pada pukul 10.30 WIB, Namun acara tersebut molor dan baru dimulai pada pukul 11.15 WIB. Diawal sambutannya, Presiden langsung menyinggung mengenai perlambatan ekonomi yang ditandai dengan semakin terpuruknya nilai mata uang rupiah.

Penurunan nilai mata uang rupiah, menurut Jokowi, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga hampir seluruh negara-negara di dunia mengalami hal yang serupa. Beberapa faktor, seperti krisis keuangan Yunani menjadi penyebabnya.

"Bahwa ada perlambatan ekonomi yang kita alami, tapi tidak hanya kita, hampir semua negara terjadi perlambatan ekonomi yang lebih berat dari kita. Itu terjadi ‎karena krisis Yunani, beberapa bulan lalu, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, depresiasi Yuan di cina, dan terakhir berpengaruh pada ekonomi karena ramenya Korea Selatan dan Korea Utara," ujar Jokowi.

Menghadapi hal tersebut, dihadapan para gubernur, Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan diawali sebuah komitmen untuk mempunyai pemikiran dan kepatuhan pada garis yang sama. 

"Semuanya harus sama, jangan sampai kita sudah berikan garis, ini di luar garis. Ini hal-hal yang banyak ingin kami sampaikan," kata dia.

Jokowi kemudian mengingatkan pentingnya untuk kembali menjalankan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. hal tersebut, dapat tercapai bila pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal yaitu oleh APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau belanja, spending goverment baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak. Itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi melihat masih banyak masalah dalam hal penyerapan belanja anggaran baik itu di tingkatan pusat, daerah, dan BUMN. Untuk itu, Ia mengaku sengaja mengundang para gubernur, Kapolda, Kepala Kejaksaan dan para menteri di Kabinet Kerja untuk membahas dan meminta sejumlah masukan mencari jalan keluar mengatasi permasalahan tersebut. 

"Maka dari itu, inilah kita bertemu dan mencari jalan keluar, tadi sebelum pertemuan ini saya sudah ketemu ketua-ketua BPK, KPK, kepala BPKP Kemudian kejaksaan agung dan juga Kapolri," pungkas Jokowi.

Selain dihadiri oleh para kepala daerah, Kapolda dan Kepala Kejaksaan tinggi, tampak pula Wapres Jusuf Kalla dan para Menteri di Kabinet Kerja. Beberapa menteri yang hadir diantaranya Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalin. (Luqman Rimadi/Gdn)