Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Takut Gunakan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil seluruh Gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (24/8/2015). Pemanggilan tersebut terkait masih lambannya serapan anggaran daerah. Mendampingi Presiden Jokowi juga hadir beberapa menteri di bidang ekonomi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta agar serapan anggaran di daerah yang masih kecil untuk dipercepat. Bila anggaran cepat terserap, maka otomatis geliat ekonomi di daerah dan secara nasional akan tumbuh menjadi lebih baik. ‎

"Serapan yang mau dipercepat, karena sebenarnya yang menggerakkan ekonomi kita saat ini adalah uang negara. Kita punya APBN itu artinya APBD. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan cepat maka serapan akan bisa membantu menggulirkan ekonomi," ujar Ganjar usai pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, kata Ganjar, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran. Ketakutan tersebut banyak muncul di tiap daerah lantaran bila melakukan kesalahan yang bersifat administrasi, maka ancamannya sanksi yang diterima yaitu sanksi pidana.

Hal tersebut menurut Ganjar, menjadi salah satu poin yang dapat menjadi solusi dalam. Rapat koordinasi yang juga diikuti oleh para Kapolda, Kepala Kejati, dan pimpinan KPK.

‎‎"Jangan takut, makanya kita koordinasi. Kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusan administrasi saja, jangan pidana. Makanya ketakutan-ketakutan yang muncul maka serapan menjadi rendah tadi dipahami secara bersama-sama," ucap Ganjar.

Presiden Jokowi juga meminta aga‎r peran inspektorat di daerah sebagai pengawas internal lebih diperkuat.  "Mengoptimalkan dulu pengawas internal dan itu sesuai dengan UU Administrasi pemerintahan sehingga UU inilah yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Presiden perintahkan cepat serap anggaran sehingga ekonomi bisa menggelinding karena ini bulan agustus," jelas Ganjar.

Ia pun meminta agar jajaran di daerah juga teliti dan menghindari terjadi kesalahan administrasi. Bila terjadi kesalahan, maka pengawas internal yang dapat menentukan sanksi tersebut. ‎

‎"Perintah presidennya kalau memang itu nyolong, ya tangkap aja. Tapi kalau salah administrasi ya coba diberikan ke pengawas internal dulu," kata Ganjar. ‎

‎Dalam pidato pengantarnya, Presiden Jokowi m‎engingatkan pentingnya bagi kepala daerah untuk menjalankan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut, dapat tercapai bila pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal yaitu oleh APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau belanja, spending goverment baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak. Itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," kata Jokowi.

Namun demikian, Presiden Jokowi melihat masih banyak masalah dalam hal penyerapan belanja anggaran baik itu di tingkatan pusat, daerah, dan BUMN. Untuk itu, Ia mengaku sengaja mengundang para gubernur, Kapolda, Kepala Kejaksaan dan para menteri di Kabinet Kerja untuk membahas dan meminta sejumlah masukan mencari jalan keluar mengatasi permasalahan tersebut. 

"Maka dari itu, inilah kita bertemu dan mencari jalan keluar, tadi sebelum pertemuan ini saya sudah ketemu ketua-ketua BPK, KPK, kepala BPKP Kemudian kejaksaan agung dan juga Kapolri," pungkas Jokowi.

Selain dihadiri oleh para kepala daerah, Kapolda dan Kepala Kejaksaan tinggi, tampak pula Wapres Jusuf Kalla dan para Menteri di Kabinet Kerja. Beberapa menteri yang hadir diantaranya Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalin. (Luqman Rimadi/Gdn)