Gelar RUPSLB, BTN Tunjuk Komisaris Utama Baru

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda utama yaitu penentuan Komisaris Utama (Komut).

‎Dari hasil RUPSLB tersebut telah diputuskan Chandra M Hamzah sebagai Komisaris Utama menggantikan Sukardi Rinakit yang sebelumnya telah mengundurkan diri.

"Sesuai dengan aturan OJK dan BI yang ada maka Bapak Chandra akan menjadi efektif setelah melalui fit and proper tes yang akan kami jadwalkan dalam waktu tidak terlalu lama‎," kata Direktur BTN Irman Alvian Zahiruddin ‎di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Ia menuturkan, keputusan penggantian susunan pengurus perseroan tersebut merupakan kewenangan pemegang saham yang mempunyai tujuan untuk memperkuat struktur menajemen Bank yang memiliki kode emiten BBTN itu.

Chandra Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria kelahiran Jakarta pada 25 Februari 1967 ini merupakan alumni jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1995. Ia pernah bergabung dengan sebuah lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Dengan demikian maka susunan Komisaris Bank BTN adalah Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi, Catherinawati, Hadiman sebagai Komisaris Independen dan Sumiyati, Fajar Harry Sampurno, serta Lucky Fathul Azis sebagai Komisaris.
‎

Seperti diketahui, dalam RUPS BTN yang diselenggarakan Maret 2015, pemegang saham menetapkan Sukardi Rinakit menjadi Komisaris utama. Namun selang penetapan, Sukardi justru mengeluarkan pernyataan kalau menolak jabatan tersebut. Sukardi menolak posisi Komut karena merasa tidak kompeten dan tak ingin menjadi beban bagi BTN. 

"Karena sepengetahuan saya performa BTN sangat baik. Kalau saya masuk, padahal hati saya tidak di situ dan saya bukan bankir (kepala saya kosong tanpa konsep soal perbankan) maka saya tidak akan produktif dan akhirnya hanya menjadi beban BTN," kata Sukardi.

Dari sudut pemerintah, Sukardi merasa dirinya ditunjuk karena dianggap tepat di BTN untuk memastikan rakyat miskin mendapatkan akses perumahan dengan lebih mudah. Dengan begitu, program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa sukses.

"Jadi positif sekali dan bukan bagi-bagi kue kekuasaan ke saya," ungkap dia.

Usai menolak posisi Komut BTN, Sukardi mengaku sudah mendapat posisi baru di pemerintahan. Dia telah bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno, dan akan mendapat tugas khusus menjadi Staf Khusus (Stafsus) Mensesneg. (Yas/Ahm)