Target Dwelling Time Diharapkan Capai 3 Hari

Liputan6.com, Jakarta - ‎Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sidarto Danusubroto meminta agar masalah dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan bisa diselesaikan di pemerintahan Jokowi-JK. Ia meminta pula agar b‎ongkar muat di pelabuhan hanya memakan waktu maksimal 3 hari.

"‎Kita itu harus maksimum (bongkar muat) 3 hari. Itu sudah perintah presiden. Kalau more than that nanti biaya mahal dan lebih lama. Nanti kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga," kata Sidarto, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Sidarto menuturkan, negara yang punya kemampuan bongkar muat‎ dengan cepat adalah Singapura. Negara itu hanya memerlukan waktu 0,7 hari. Sementara, di Malaysia waktu bongkar muat atau dwelling time memerlukan waktu 1-2 hari dan Bangkok perlu 3 hari.

Saat ini, bongkar muat di pelabuhan Indonesia rata-rata memakan waktu 8-10 hari. Oleh karena itu, mantan Ketua MPR ini mendorong agar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di pelabuhan tidak hanya ada saat presiden atau pejabat lainnya melakukan sidak.

"‎Terutama mengenai integrated single window atau PTSP. Waktu Pak Presiden ke sana itu ada, tapi begitu Pak Presiden pergi, pelayanan itu ikut pergi. Itu aneh kan," tutur dia.

Sidarto juga menambahkan para pembantu presiden, apa pun jabatannya, harus mampu menjalankan perintah seperti yang di‎instruksikan. Ia menekankan pentingnya koordinasi demi keberhasilan negara dalam mengatasi berbagai persoalan.

"Soal koordinasi, memang kita melihat bahwa instruksi presiden dan wapres ditangkap oleh menteri sulit di deliver ke bawah ya. Jadi tampaknya sudah lama sekali birokrasi itu menikmati kemapanan," ujar Sidarto. (Silvanus A/Ahm)