Ini Risiko Jika Meteran Listrik Kembali ke Sistem Pasca Bayar

20150812-Pasukan Elite PLN-Jakarta — Seorang Pasukan Elit PLN saat beraksi di Menara Sutet Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan bahwa jika sistem perhitungan pemakaian listrik di meteran listrik pasca bayar diterapkan kembali maka akan menimbulkan risiko bagi perusahaan dan juga pelanggan. Apa saja risiko tersebut?

Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir mengungkapkan, risiko yang dihadapi PLN jika sistem meteran listrik pasca bayar tersebut diterapkan kembali adalah ketidak efisienan dalam pencatatan tenaga listrik yang telah digunakan pelanggan.

"Bagaimana misalkan 56 juta penduduk harus satu persatu kami datangi. Bagaimana mencatat meter, ulang lagi, baru masukan data ke PLN," kata Sofyan, seperti yang dikutip di Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurutnya, untuk mencatat penggunaan listrik pada meteran yang ada di setiap rumah pelanggan, PLN harus kembali merekrut ribuan pekerja. "Mohon dipikirkan kembali mengenai rencana penggunaan meteran pasca bayar, kalau mungkin. Kami punya resiko karena harus merekrut ribuan orang lagi," tuturnya.

Penambahan tenaga kerja tersebut tentu saja akan menjadi biaya tambahan bagi perseroan. Pasalnya, PLN harus membayar gaji kepada para pekerja yang bertugas untuk mencatat penggunaan listrik di meteran pasca bayar.

Sofyan melanjutkan, dalam pencatatan yang dilakukan manual maka besar kemungkinan terjadi ketidak akuratan. Kelalaian tersebut akan merugikan pelanggan.

"Itu pun banyak oknum pencatat yang tidak mencatat dengan baik. Oleh karena itu dibuatlah token dan prabayar," paparnya.

Sofyan mengakui, meski lebih efisien, listrik pintar prabayar yang menggunakan pulsa listrik dalam pembayaran masih terdapat banyak kekurangan. Namun, PLN akan terus memperbaiki.

"Token dan prabayar juga ada kelemahan. Pasti itu. Mari kita perbaiki kelemahannya. Jangan kita selalu mengganti pola dan sistemnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengusulkan kepada PLN agar masyarakat tidak dipaksa untuk menggunakan meteran prabayar yang menggunakan pulsa token. Menurut Rizal, saat meminta pemasangan jaringan, masyarakat diberikan pilihan antara listrik prabayar dengan listrik pasca bayar. (Pew/Gdn)